Dalam siaran persnya, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo mengatakan Hendry telah menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang dalam merombak susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PWI, serta menggelar rapat pleno yang diperluas secara menyalahi aturan.
"Kebanggaan kita sebagai negara yang paling demokratis di kawasan perlu disertai dengan tekad yang kuat dan bulat untuk menjamin kebebasan Pers di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Indonesia yang mengajukan diri kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB di tahun 2024", kata Poengky kemarin.
Dalam aksi itu, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana menyatakan bahwa RUU Penyiaran merupakan ancaman terhadap pers. Sebab, RUU itu mengatur beberapa ketentuan yang berpotensi mengebiri kebebasan pers. Salah satunya ketentuan terkait larangan atas penayangan konten jurnalistik investigasi.
“Pasal ini berpotensi memberangus kebebasan pers termasuk juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, berimbang dan konferensif menjadi terkebiri,” ucap Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (15/5).
Adapun 18 kategori penghargaan serta apresiasi yang diperebutkan oleh 530 satker dan seluruh perbankan di wilayah kerja KPKNL Jayapura. Dan Cenderawasih Pos pun turut mendapatkan penghargaan tersebut.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Tim Seleksi Komite dibentuk oleh Gugus Tugas yang beranggotakan dari Dewan Pers dengan tiga konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Steve mengharapkan pula peran positif dari pers dalam menyebarkan informasi yang kondusif di tanah Papua. Apalagi Pemilu 2024 kali ini adalah yang terbesar dan terkompleks di dunia.
Kapolres AKBP I Ketut Suaryana menjelaskan, Polres Merauke dan insan pers merupakan mitra kerja dalam menjaga Sitkamtibmas dan mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan.
Dia mengatakan, pers selain sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah, lembaga publik. Juga memiiliki peran pengawasan terhadap lembaga-lembaga sosial atau kemasyarakatan yang ada.
Total sebanyak 30 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Namun dalam pengumuman kelulusan, 23 peserta utusan PWI dinyatakan kompeten sedangkan 7 peserta dari IJTI Papua dimana 6 dinyatakan kompoten dan 1 orang tidak hadir di hari kedua.
