“Kalau Pemprov saja tidak bisa apalagi kami yang banyak keterbatasan anggaran,” kata Pj Wali Kota, Frans Pekei disela – sela pemusnahan miras di Jayapura, Kamis (21/12). Disini kata Pekei Pemkot juga mengalami hal serupa yakni keterbatasan anggaran.
Ketua YPK di Tanah Papua Joni Y. Betaubun menyampaikan, kunjungan kasih ini merupakan bentuk ucapan syukur dan terima kasih atas dedikasi pimpinan YPK terdahulu. Sebab perkembangan YPK saat ini, tidak terlepas dari kerja keras mereka.
"Untuk kegiatan akhir semester telah usai dilakukan di satuan-satuan pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Sekolah disesuaikan dengan aktivitas Pemerintah Kota Jayapura mulai libur dari tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 3 Januari 2024akan masuk kembali.," kata Abdul Majid, Rabu (20/12).
Terkait dengan hal itu, Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, harusnya ketidaksanggupan Pemprov itu harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi.
Sebanyak 90 orang mahasiswa dan mahasiswi diwisuda kali ini. Wisuda ini merupakan yang kedua kalinya di tahun 2023, setelah mewisuda 66 orang wisudawan/wisudawati pada 17 Mei 2023. Sehingga total wisudawan-wisudawati sebanyak 90 orang Sarjana Ilmu Komunikasi.
Mantan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan ini menjelaskan bahwa hibah Rp 8 miliar yang diterima Pokja PAUD tersebut untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam memajukan pendidikan di wilayah Selatan Papua.
Tenaga Ahli Bidang Rehabilitasi Menteri Sosial RI Benhur Tomi Mano, didampingi Direktur SKH Cenderawasih Pos Nurul Hidayah, Pimpinan Redaksi (Pimred) SKH Cenderawasih Pos Lucky Ireeuw, Ketua Panitia Semarak Natal 2023 SKH Cenderawasih Pos Agung Trihandono, pemimpin redaksi Ceposonline Gratianus Silas, redaktur senior Yonathan Rabungan dan salah satu sponsor Kalbe Nutritionals Susu Zee Jayapura, saat foto bersama peserta lomba, di Gedung Graha Pena, Entrop, Sabtu (16/12) kemarin. (foto:Elfira/Cepos)
"Kita terkendala di jaringan internet. Padahal sekarang ini hampir semuanya diakses dengan menggunakan internet. Kami mau Dapodik saja, harus ke Distrik pemekaran, karena di sana ada XL atau kamu harus membeli voucer wifi. Atau anal-anak kami mau UNBK terpaksa kami nebeng di sekolah lain diluar Distrik Edera,"kata Mathias.
“Selain itu, anak anak kita di kampus lainnya terutama kampus kampus yang belum menjalin kerjasama dengan Pemprov Papua. Mereka sudah disampaikan secara lisan bahwa setelah semester ini, jika tidak diselesaikan pembiayaan maka akan dipulangkan. Beberapa kampus tidak lagi mengizinkan mereka melanjutkan studi lantaran tunggakan yang kerap berulang,” bebernya.
Direktur Sekolah Adat Negeri Papua Origenes Monim Selasa mengatakan, Uncen tertarik mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka belajar dengan penerapan bahasa daerah di satuan pendidikan mulai SD-SMA/SMK atau sederajat.
