Pemerintah Kota Jayapura melangsungkan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda nasional pada tanggal 28 Oktober 2024. Pelaksana tugas PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan, hingga saat ini masih banyak persoalan atau masalah yang terjadi di wilayah kota Jayapura yang melibatkan anak-anak muda.
  Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar lokasi HGU ini bisa dilirik oleh pemerintah daerah dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas tani seperti cabai, padi, sayuran dengan begitu dapat diperluas lagi.
"Dalam rakor tersebut ditegaskan bahwa lewat program indonesia satu data maka dipandang perlu pemerintahan baru ini diarahkan untuk Dinas Kependudukan harus mulai melakukan pendataan warganya di 8 Kabupaten dari lahir hingga meninggal dunia,"ungkapnya saat ditemui di kantor Gubernur Papua Pegunungan
 Pemerintah berperan mendorong peningkatakan ekonomi masyarakat malalui berbagai kebijakan yang strategis, salah satunya mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Diakui Semuel, memang ada beberapa kendala dan keluhan masyarakat di Kabupaten Jayapura semenjak ia menjabat, dimana ia telah melakukan kunjungan perjalanan dinas di beberapa Kampung dan distrik di Kabupaten Jayapura, ada banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait permintaan pengaspalan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum, penyediaan fasilitas sarana air bersih, permintaan bantuan pembangunan rumah layak huni, peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun lainnya.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, M.P.A menyatakan hari ini pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara khusus melalui dinas perhubungan memberikan bantuan hibah kepada 4 kampung Pikhe, Jibama, Wesaput dan Maima yang ada di Jayawijaya dan Kampung Narau Distrik Benawa Kabupaten Yalimo yang ada di pinggiran kali besar.
  Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Papua, Aristoteles Ap menjelaskan, dokumen kajian lingkungan hidup strategis rpjmd tujuannya adalah menyiapkan rambu-rambu terkait dengan masalah lingkungan hidup di Papua.
 Alasan Debora mengangkat isu sistem kinerja OAP tak terlepas dari implementasi sejak tahun 2021 dan Pergub terbaru, agar orang Papua benar-benar terakomodir. Alasan lainnya, selama ini pelaku usaha OAP belum memiliki data. Akibatnya mereka harus bersaing lebih keras, belum lagi apakah kualifikasi perusahaan mereka sudah tercatat atau memiliki NPWP dan sebagainya.
  Ketua Panitia Seleksi DPRK Jalur Pengangkatan Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah dimintai penjelasan oleh Penjabat Gubernur Papua, terkait dengan teknis aturan dan mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur pengangkatan itu.
