"Saya mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua yang menginisiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut, yang mana ini akan memberikan pengetahuan serta keterampilan baru bagi para pengelola media," kata Ramses,
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep penyatakan, salah satu usaha yang menjadi andalan di wilayah Papua Pegunungan adalah kopi yang sudah dikenal sampai ke dunia internasional, ada beberapa peracik kopi yang dikirim ke Australia dan mereka juara untuk tingkat Nasional maupun internasional.
Dia meminta para Bupati/Walikota agar melakukan Supervisi dan Asistensi dalam setiap tahapan seleksi yang meliputi pengusulan calon anggota DPRK dilakukan oleh pimpinan suku, subsuku, atau kesatuan adat serta budaya kepada Pansel. Hal itupun dilakukan setelah melakukan musyawarah adat dengan melampirkan dokumen persyaratan calon termasuk berita acara kusyawarah adat.
Menurut Ramses, oleh sebab itu pihaknya berharap dengan mengundang seluruh operator dari maskapai penerbangan tersebut ada solusi sehingga daerah perintis ini bisa dimasuki pesawat jenis ATR.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan jika KPU melaksanakan 13 tahapan pemilu dan yang terakhir adalah penetapan calon terpilih, sementara untuk hasil penetapan 45 anggota DPRP Papua Pegunungan terpilih sudah diserahkan KPU Kepada Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Kepala Kesbangpol.
"Gerakan tersebut seperti gerakan pasar murah, rakor dan High-Level Meeting (HLM), dan optimalisasi Kerja sama Antar Daerah (KAD) intra dan antar Papua, pemberian bantuan, serta fasilitasi capacity building," katanya di Jayapura, Jumat.
Pemilihan anggota DPRP jalur Otsus, nampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya belum ada keputusan dari pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Untuk mengurangi angka perkawinan dini, Ramses menyebut pihaknya akan melakukan pendekatan ke masyarakat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB).
“Kami harap pemerintah setempat segera selesaikan masalah DPRK, kewajiban Pemprov sebatas mengawasi. Sebab tujuan kita melantik Tim Pansel dengan harapan kerja sesuai ketentuan,” kata Walilo.
Sekda Papua, Yohanes Walilo mengataan sosialisasi tersebut momentum penting khususnya dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam menyusun dan menjalankan rencana keuangan dengan sebaik-baiknya, hingga menjelang akhir tahun anggaran ini.
