“PMI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, segera membangun posko pengungsian dan penuhi kebutuhan pokok ratusan pegungsi akibat konflik bersenjata di Intan Jaya,” ucap Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, Jumat (26/1).
Pertemuan tersebut dilakukan di ruang rapat Gubernur Papua Pegunungan yang dipimpin Asisten I Setda Provinsi Papua Pegunungan,Drs. Wasuok Demianus Siep dan diikuti Kepala Bulog Cabang Wamena bersama dengan 28 Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bahkan, Pj Gubernur langsung memberikan pengarahan kepada Pj Sekda, para Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala SKPD, Pejabat Fungsional AK dan Widyaswara di lingkungan Pemprov Papua.
“Perintah Pj. Gubernur Papua melalui rapat dengan pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Papua bahwa tunggakan 17 mahasiswa yang akan wisuda Mei 2024 dibayarkan hari ini Kamis (25/1), dan dipastikan mereka tidak akan dipulangkan,” tegas Walilo, Kamis (25/1)
Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka haluk membeberkan rasa kebanggaan itu saat menerima kedatangan tamu istimewa, yakni Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan yang merupakan Kapten Kapal Perang Indonesia (KRI) Panah-626.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengungkapkan diketahui bersama bahwa perkembangan dinamika sosial politik belakangan ini telah memberi dampak secara signifikan kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pj Gubernur Papua Pegunungan menilai jika pembangunan Rumah Sakit Pratama ini melalui DAKyang telah dialokasikan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemprov Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya berniat untuk menata dan melakukan langkah-langkah sehingga terjadi pelayanan dasar di RS yang telah dibangun ini.
‘’Jika ada yang masih mengalami pungutan liar baik dalam pengurusan izin maupun saat melakukan aktivitas sebagai nelayan untuk segera laporkan kepada kami. Kami akan memberantas pungli-pungli yang ada di Papua Selatan ini. Kami masih mendapatkan laporan bahwa masih ada pungli-pungli sehingga nelayan merasa di rugikan.
Elsya menuturkan, program harga spesial ini diharapkan ke depan bisa diberlakukan juga untuk masyarakat umum. Terutama saat pergerakan penumpang pesawat yang meningkat dimomen libur lebaran atau natal.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, menyampaikan anggaran tersebut dibantu oleh 9 kabupaten/kota termasuk dukungan dari Pj Gubernur pada tiga DOB (Daerah Otonomi Baru), yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
