Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan ada juga rangkaian agenda seremonial seperti taptu, pengukuhan Paskibraka, apel kehormatan dan renungan suci (AKRS) serta
Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, menegaskan bahwa momen ini merupakan langkah bersejarah dalam menyatukan komitmen lintas daerah untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di Papua, khususnya di wilayah Papua Pe
Didampingi Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra dan Pangkoopsud III Biak, Gubernur Tabo menyampaikan rencana konkret pemanfaatan armada Hercules untuk memperlancar jalur logistik dua arah. Biak sebagai wilayah pesisir ka
Dalam kunjungan yang didampingi oleh anggota DPR Papua Pegunungan, sejumlah asisten pemerintahan, serta pimpinan OPD, Gubernur Jhon Tabo menyatakan kekagumannya terhadap pengelolaan ikan di Biak yang sudah tertata melalu
Jumlah ini dengan rincian Provinsi Papua sebanyak enam orang (2 OAP dan 4 non-OAP). Kota Jayapura dengan 1 OAP, Kabupaten Jayapura 2 OAP, Keerom 2 OAP, Kabupaten Sarmi 2 OAP, Kabupaten Yapen 2 OAP, Kabupaten Waropen 2 OA
Kedatangan Gubernur Tabo, yang menggunakan armada Hercules, turut didampingi oleh Komandan Lanud Manuhua, Marsma TNI DR. Heri Kris Drihandaka, S.Sos., M.H, Pangkoopsud III serta sejumlah pejabat tinggi lainnya dari Pemer
PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep menyatakan Sosialisasi yang dilakukan kemarin itu merupakan pengantar untuk BPKP memberikan pendampingan kepada OPD dilingkungan pempov Papua Pegunungan khusus
Menurutnya, kampus IPDN Papua adalah tempat strategis untuk mencetak kader-kader pamong yang akan menjadi ujung tombak pelayanan publik di masa depan. “Saya ingin memastikan bahwa fasilitas dan semangat belajar di sini t
Menurut Agus, oleh sebab itu perlu dilakukan percepatan pembentukan koperasi secara administratif karena hal tersebut berkaitan langsung dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep, menegaskan jika pengendalian Intern ini perlu dilakukan karena Pemprov Papua Pegunungan mendapatkan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dimana kelemahan dar
