Plh ketua KPU Papua Pegunungan, Naftali Emanuel Paweka, KPU Jayawijaya yang ada di kota Wamena ini menjadi baromometer atau menjadi tolak ukur bagi KPU 7 kabupaten lainya yang ada di kawasan Papua Pegunungan oleh karena itu Ketua wajib mengenal pantarlihnya
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray, dalam sambutanya mengatakan, Provinsi Papua sebagai provinsi yang memiliki hutan alam tropis di Indonesia turut berkomitmen dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan menjaga hutan dan melindungi keanekaragaman hayati serta memastikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
“Kita harap puncak Hari Anak Nasional di Papua bisa memberikan spirit baru bagi anak anak yang akan menjadi generasi emas di Papua. Kita akan tunjukan bahwa anak anak Papua sangat mampu dan bisa sejajar dengan anak anak lain yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
“Seperti pada kegiatan FDSmerupakan ajang mempromosikan kekayaan budaya dan alam Papua yang berdampak pada meningkatkan perekonomian. Oleh sebab itu, evaluasi terkait partisipasi warga menjadi hal penting untuk dilakukan,” kata Walilo.
Pasalnya perilaku BAB sembarangan tidak dapat disepelekan yang nantinya menjadi masalah serius yang merugikan lingkungan serta berpotensi menularkan penyakit seperti diare, tipes, disentri atau kolera.
Akibat dari tak ada pengakuan tersebut Pemprov Papua pegunungan meminta untuk penyelesaiaannya kepada konflik yang terjadi khususnya korban -korban yang luka maupun yang telah meninggal dunia baik dari Kurima, Aslokobal, Wouma dan Lanny Jaya, diketahui bersama dari data kepolisian konflik tersebut menimbulkan korban jiwa 6 orang dengan rincian dari Lanny Jaya 3 orang, Kurima 1 orang, sementara Asotipo dan Asolokobal 2 orang.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan bagi masing -masing perwakilan tiga kabupaten yang mengalami musibah tanah longsor dengan rincian untuk 5 Distrik di Pegunungan bintang mendapatkan 5 Ton beras, sedangkan untuk Kabupaten Yahukimo dan Nduga masing -masing 2 Ton sedangkan untuk penyaluran ke lokasi bencana dibebankan kepada pemda kabupaten yang dikawal oleh perwakilan Korban.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Papua, Suzana Wanggai, mengatakan verifikasi dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Verifikasi nanti juga melibatkan TNI-Polri dan tim teknis terkait.
Asisten II Setda Papua, Setyo Wahyudi, mengatakan Perhiptani merupakan organisasi profesi bagi para penyuluh pertanian, merupakan wadah yang sangat strategis untuk mengembangkan dinamika organisasi melalui kemampuan intelektual dan keahlian dibidang pertanian.
