Pelantikan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut maka seluruh pejabat definitif pada jabata
Kepala Dinas Pendidikan Papua Chistian Sohilait di Jayapura, Rabu, mengatakan enam kabupaten dan kota yang telah melaksanakan yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Keerom dan Kepulauan Yapen.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, dipimpin langsung Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni dan dihadiri oleh Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), sejumlah anggota DPD RI sert
PURT DPD RI berkunjung ke Papua Selatan untuk meninjau proyek pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke sekaligus meminta dukungan kepada Gubernur Apolo terkait
Gubernur Apolo mengaku sudah melihat kondisi kampung. Karena itu, dirinya meminta kepada para kepala dinas yang ikut bersama rombongan mengambil data dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait hal-hal apa yang bisa
Kepala Bapperinda Provinsi Papua Pegunungan Marthen Kogoya, S.IP, M.Si menyatakan jika beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan Musrembang RPJMD Provinsi Papua Pegunungan, dimana ini menjadi momentum penting bagi pem
Mengusung tema “Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai Motivasi dan Inspirasi Persatuan dalam Keberagaman di Tanah Papua”, peringatan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan Papua tidak hanya bertumpu pada infrastru
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo seusai rapat tersebut kepada wartawan mengungkapkan, rapat koordinasi wilayah yang dilakukan ini dalam rangka persiapan dan penyambutan kunjungan Wakil Presiden RI ke Merauke pada Sel
Tim ekspedisi patriot terdiri dari perwakilan perguruan tinggi serta dosen-dosen dan mahasiswa. Perwakilan dari perguruan tinggi di antaranya dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Univ
Kepala Bapperida Provinsi Papua, Jimmy Thesia mengatakan, penurunan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar di kabupaten dan kota.
