Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut semua pejabat ASN Pemprov yang mengikuti kontestasi Pilkada sudah memenuhi syarat. “Semua pejabat ASN baik dari Pemprov maupun yang lain sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti kontestasi Pilkada,” kata Limbong
Rudy Sufahriadi meminta kepada Pjs Bupati Asmat dan Merauke agar mengawasi semua penyelenggaraan pemerintahan. "Tugas sudah dalam surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri , nanti bisa dicopy dan dilihat,"kata Rudy.
Pembukaan dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia baik dari pusat maupun kantor wilayah Papua, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan peserta Pesparawi dari 4 kabupaten yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen antara APIP dan APH setelah Nota Kesepahaman ditandatangani pada 25 Januari 2023 oleh Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri.
Derek paham betul bahwa sekolah-sekolah di Papua bukan hanya berada di perkotaan, melainkan berada di danau, sungai di rawa-rawa dan pulau-pulau terkecil yang juga harus dijangkau dengan literasi. Karena itu, dengan dokumen peta jalan membantu Pemda dalam mewujudkan target RPJMD Tahun 2025 – 2029, khususnya dalam pengembangan budaya literasi di Papua.
“Kedua yakni program air dan sanitasi (Wash) yang berfokus pada membantu pemerintah daerah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait praktek Buang Air Besar (BAB) Sembarangan dan perilaku hidup yang bersih dan sehat (higienis) dalam bermasyarakat,” katanya
Metode ini dianggap sangat cocok untuk dikembangkan di Papua, terutama di Kabupaten maupun Kota Jayapura yang masih memiliki hutan yang sangat luas di mana dengan memanfaatkan daun tanpa harus merusak pohon.
Alberth Rapami menjelaskan bahwa jumlah pelamar atau yang mendaftar sebanyak 13.700 orang. Dari julah itu, sebanyak 12.909 yang sudah summit atau dokumennya masuk dan telah resmi mendaftar. ‘’Sehingga yang kita verifikasi sebanyak 12.909,’’ katanya.
Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut hasil dari finalisasi pembahasan rapat Badan Anggaran DPR Provinsi Papua bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemerintah provinsi Papua dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Ada kesamaan hak, karena tujuan mereka satu, membawa nama Papua bukan hal lain. Sekali lagi saya jamin bonus itu sama, tapi nominalnya sedang dihitung tim TAPD kita,” sambungnya.
