Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Yimin Weya menyebut pengembangan ekonomi kreatif bisa berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, kata Yimin, perlu adanya inovasi baru dalam mendorong daya tarik pelaku usaha untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Hendri Tetelepta mengaku desember lalu Dinas Peternakan Provinsi Papua Pegunungan sudah mengeluarkan informasi apabila di Jayawijaya sudah ditemukan adanya virus ASF, namun sampai sekarang pihaknya masih menunggu apa kebijakan dan tindak lanjut dari mereka.
Penyerahan diawali untuk masyarakat Kampung Buti. Sebanyak 200 paket bantuan berisi sembako, buku, tas daqn kaos diserahkan kepada Kepala Kampung Buti Wahyuni Winoto. Kemudian 200 paket juga untuk warga yang ada di Pintu Air Transito, Kelurahan Maro. Terakhir 200 paket untuk warga yang tinggal di Jati-Jati, Kelurahan Rimba Jaya-Merauke.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, salah satu fokus utamanya adalah memangkas biaya perjalanan dinas hingga hampir 50 persen untuk efisiensi. Anggaran hasil pemangkasan itu akan dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua.
Tercatat saat ini, ada 40 OPD di lingkungan Pemprov yakni Biro Tapem dan Kesra, Biro Perekonomian, Biro PBJ, Biro Organisasi, Biro Umum dan Adpim, Sekretaris MRP, Sekretaris DPRP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kominfo. Dinas Perikanan, Dinas TPH dan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan LH, Dinas ESDM-PTSP, Dinas Perdagangan, Disnakker, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Satpol PP, BPSDA, Bapenda, Bakespangpol, Badan Penghubung, RSUD Jayapura, RSJ Abepura.
Gubernur juga mengusulkan anggaran berbeda untuk wilayah di Papua, menyesuaikan dengan kebutuhan dan biaya lokal. Untuk Kota Jayapura, anggaran diusulkan Rp 25 ribu per porsi, Kabupaten Jayapura Rp 30 ribu, dan Yapen Rp 40 ribu.
Di tengah kondisi ini Pemerintah diminta untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi harus berinovasi agar PAD Provinsi Papua bisa kembali meningkat, terutama dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah ini.
“Prinsipnya Pemprov berikan anggaran berapa pun kita tetap terima, tahun kemarin RSUD Jayapura dianggarkan Rp 22 miliar, sekarang meningkat jadi Rp 26 miliar bersumber dari APBD induk,” terangnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A pihaknya akan menunggu kebijakan nasional terkait dukungan pembiayaan MBG yang diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan diberikan juga kepada 8 kabupaten sebagai sebuah dana awal.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menerangkan, sejak kontak senjata terjadi antara TNI-Polri dan TPNPB di Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Banyak masyarakat Distrik Oksob mengungsi ke hutan.
