Alberth Rapami menjelaskan bahwa jumlah pelamar atau yang mendaftar sebanyak 13.700 orang. Dari julah itu, sebanyak 12.909 yang sudah summit atau dokumennya masuk dan telah resmi mendaftar. ‘’Sehingga yang kita verifikasi sebanyak 12.909,’’ katanya.
Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut hasil dari finalisasi pembahasan rapat Badan Anggaran DPR Provinsi Papua bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemerintah provinsi Papua dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Ada kesamaan hak, karena tujuan mereka satu, membawa nama Papua bukan hal lain. Sekali lagi saya jamin bonus itu sama, tapi nominalnya sedang dihitung tim TAPD kita,” sambungnya.
Menurutnya, sistem dan prosedur yang membelenggu fleksibilitas pelayanan yang masih berbelit-belit sangat membutuhkan sumber daya aparatur yang mampu berperan secara baik dan benar tentang konsep reformasi birokrasi itu sendiri.
Menurutnya, capaian 19 medali emas, 26 perak dan 23 perunggu sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Dengan persiapan yang minim, namun atlet Papua masih bisa meraih prestasi di kancah nasional.
“Keberhasilan kalian adalah kebanggaan kita semua. Atlet yang akan bertanding adalah simbol perjuangan, semangat dan keberanian. Saya bangga melihat dedikasi dan kerja keras yang telah kalian tunjukkan dalam persiapan menghadapi kompetisi ini. Ingatlah, kalian bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga nama Provinsi Papua dan seluruh masyarakat," ujarnya.
Minimnya perhatian itu kemudian berdampak pada prestasi dan raihan medali pada PON XXI tahun 2024 di Aceh dan Sumut. Meski demikian dia pun memberikan apresiasi yang tinggi pada beberapa cabang olahraga yang berhasil memberikan prestasi yang membanggakan bagi Papua di level nasional pada PON 2024 ini. Diantaranya Perbasasi Papua dan juga atletik yang selalu menjadi langganan mempersembahkan medali untuk Papua.
Diakuinya, saat ini belum dilakukan ekspor langsung, namun pihaknya bersama instansi terkait lainnya terus melakukan pembenahan terkait produk-produk unggulan Papua, seperti ikan, cacao, kopi, dan sebagainya.
Direktur Keuangan PT Jamkrida Papua Edwin Jelmau di Jayapura, Jumat, mengatakan dengan kerja sama ini sangat penting dilakukan agar ke depan proyek-proyek yang telah disetujui oleh pemerintah ini menjadi lebih lancar.
Steve menjelaskan, dalam Undang-undang maupun PKPU. Visi misi calon harus singkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). “Visi misi masing masing pasangan calon harus sejalan dengan apa yang disusun dalam RPJMD untuk 25 tahun kedepan,” kata Steve.