"Berdasarkan hasil pemantauan kota IHK di Provinsi Papua, pada Agustus 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,82 persen atau, terjadi kenaikan IHK dari 103,06 pada September 2023 menjadi 103,91 pada September 2024," ucap Carolina dalam rilisnya
Kepala Bappenda Papua, Hans Hamadi mengatakan target dari program pembebasan pajak yang berakhir pada Agustus mencapai Rp 386.285.664.00. Ia menilai program pembebasan denda pajak sangat efektif, dimana pendapatan yang didapatkan per hari mencapai Rp 1 Miliar.
Dalam apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu, Riwdan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami dan mengamalkan Pancasila. Sebab, ASN memiliki tanggungjawab besar untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nila Pancasila ini.
Ada juga yang masih dikelola namun tidak memberi pendapatan sesuai harapan malah harus menyiapkan anggaran untuk maintenance sehingga aset yang seharusnya memberi pemasukan justru terkesan memberatkan beban keuangan daerah.
"Proses pekerjaan atau pengadaan kontraknya sudah jalan belum, kalau sudah progresnya seperti apa, nanti daya serap dilihat dari situ. Kalau daya serap sudah 50 persen, kenapa belum ditagih, nah kita lihat progresnya begitu," ujarnya.
Kakanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Kristijanindyati Puspitasari menjelaskan kegiatan tersebut menunjukan komitmen bersama untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik terkait pengelolaan keuangan negara, khususnya di wilayah Papua.
Ia mengatakan pola penataan kelembagaan saat ini masih cenderung kurang baik, karena membentuk lembaga-lembaga yang besar tanpa mempertimbangkan fungsinya. "Untuk itu harusnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tingkat efektifitas serta efisiensi anggaran," ujarnya.
Ramses mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat permohonan melakukan open bidding atau seleksi terbuka ke Kemendagri. Hanya saja, sampai sekarang belum ada surat izin dari Kemendagri belum diterima Pemprov Papua.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S, Pd, MM menyatakan pihaknya menyampaikan terimakasih kepada PJ Gubernur Papua Pegunungan melalui Dinas Pariwisata yang telah membangun honai -honai untuk berlindung masyarakat.
“Menurut kami, selama pengelolaannya masih bersifat normatif dalam hal ini dikelola pemerintah, maka dia tidak bisa profesional,” kata Alexander. Alex menyebut aset Pemprov kebanyakan berada di wilayah Jayapura, seperti eks venue PON dan tanah yang belum dikelola secara maksimal.
