Dikatakan, penanganan jalan melalui mekanisme inpres tersebut usulannya dari Pemkot Jayapura. Tetapi ditangani oleh Balai Jalan, seperti Jalan Patin dan Jalan Swakarsa di Koya Timur, Jalan Baring-baring di Koya Barat, Jalan Rambutan.
Yang tersisa tinggal symbol – symbol rumah ibadah untuk mencerminkan jika seluruh agama di Jayapura hidup rukun. Terkait ini, Pj Walikota Jayapura, Frans Pekei meminta agar seiring dibangunnya lagi tugu yang rusak tersebut maka sikap toleransi antar umat beragama harus terus dijaga.
Meskipun tergolong memiliki pasar yang terbuka, namun Potensi perikanan ini belum cukup memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura. "Potensi kita ada, tetapi kontribusi dari sumber sumber daya ini belum ada," ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kota Jayapura, Matheys Sibi, Sabtu (20/1).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, penggunaan dana otonomi khusus di Pemkot Jayapura tetap difokuskan untuk beberapa program unggulan yang menjadi prioritas. Terutama di bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi orang asli Papua.
Karena sesungguhnya yang menjadi poin penting dari sistem DPA digital itu, Pemkot Jayapura kini menerapkan sistem belanja menggunakan dua pendekatan, yaitu tunai dan tunai non tunai.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengakui, dari data yang dimilikinya angka stunting di Kota Jayapura masih cukup tinggi, bahkan hingga saat ini tercatat sudah mencapai 2000-an kasus. Tingginya angka stunting ini salah satu penyebabnya karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyambut program-program yang dijalankan oleh pemerintah.
Yang lagi marak adalah masalah kebakaran yang terbilang intensitasnya cukup tinggi. Pasalnya hampir setiap bulan ada saja bangunan yang terbakar. Untuk penanganannya jika akses bisa dijangkau tentu tidak susah, namun jika di lokasi padat penduduk ditambah dengan akses yang sempit plus warga yang datang hanya untuk menyaksikan dan membuat siaran langsung tentunya lebih menyulitkan petugas.
Dia mengatakan pembentukan Perda yang yang kemudian menjadi dasar untuk pemisahan unit pemadam kebakaran dari satuan polisi pamong praja menjadi Dinas Pemadam Kebakaran karena melihat kebutuhan dan urgenitas yang terjadi saat ini. Terutama jika dilihat Kota Jayapura yang saat ini sudah mengalami perkembangan pesat baik dalam pembangunan dan kotanya berkembang.
"Sekarang yang sedang gencar-gencarnya yang kita lakukan adalah melakukan perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah. Yang sudah kita lakukan dari tahun 2021, 2022 sampai dengan hari ini," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo, Rabu (17/1).
Frans Pekey mengaku sudah membicarakan hal ini dengan pimpinan Forkopimda. Ia meminta agar dalam operasi Miras, apabila kedapatan ada yang mabuk-mabukkan di jalan atau saat membawa kendaraan agar diberikan sanksi sosial.
