Pelatihan tersebut, berlangsung mulai Senin 15-18 Januari 2024 mendatang di Jayapura. Dengan menghadirkan 2 orang narasumber yakni Ketua IDI Kota Jayapura dr. Hartono dan Ketua IBI Papua Dionesia Pri Utami.
 Dimana untuk pemilihan presiden dan DPD RI, logistik sudah siap. Bahkan, secara resmi logistic khususnya surat suara ini telah dibuka segelnya di gudang logistik Pemilu di Entrop, Sabtu (13/1), untuk selanjutnya dilakukan pelipatan dan penyortiran. Termasuk surat suara yang lain juga sudah tiba di Jayapura.
Dessy Wanggai mengaku, untuk tahun 2024 ini dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura jumlahnya mencapai Rp 181 miliar. Jika dibandingkan ditahun2023 lalu, ada kenaikan dimana dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura sebesar 169 miliar.
Karena itu, penting sekali data-data di setiap organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor setiap pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Jayapura untuk dilakukan secara baik dan benar.
Diakui memang sangat disayangkan, kapal yang dibeli dengan uang rakyat dalam APBD Pemkot Jayapura ini, ternyata tidak difungsikan sebagaimana yang diharapkan. Padahal bila difungsikan dengan baik, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah.
 Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Rehabilitasi, Dr Benhur Tomi Mano meminta agar pemerintah harus merespon kasus kebakaran tersebut secara serius. Salah satunya dengan mendorong peningkatan SMD Damkar Kota Jayapura.
 Dia menjelaskan, bantuan yang diberikan pihaknya itu berupa bahan makanan. Meskipun warga korban juga meminta bantuan kasur dan peralatan tidur dan dapur. Pihaknya menyanggupi dan akan segera memberikan bantuan. Sejauh ini Pemkot Jayapura sudah turun tangan dan sudah langsung menyerahkan bantuan makanan siap saji.
Dari sejumlah kasus kebakaran yang terjadi, warga berharap peristiwa kebakaran ini jangan sampai terulang lagi. Palign tidak, bila terjadi kebakaran, diharapkan bisa cepat ditangani, sehingga api tidak merembet dan menimbulkan kerugian material yang lebih besar, apalagi jangan sampai ada korban jiwa.
 "BPBD saat ini tetap melakukan imbauan kepada masyarakat melalui grup medsos BPBD, ada di Instagram BPBD ada di Facebook BPBD ada di tik tok. Kita juga tetap stay, tim TRC ada info pantau terus perkembangan," jelasnya.
  Pejabat Sekda kota Jayapura yang juga sebagai Kepala Dispenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengungkapkan, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah sesuai amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah saat ini sudah tidak berlaku lagi.
