Anwar menegaskan, MK berwewenang berwenang mengadili permohonan uji materi tersebut. Namun, MK berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.
"Pertama, mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; kedua, menyatakan permohonan Nomor 105/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10).
Rapat koordinasi digelar di Timika, Jumat (13/10/2023) dihadiri Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Plh Sekjen Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Risnandar Mahiwa, serta Forkopimda dan pengurus partai politik dari 8 kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
Pihaknya berharap demikian karena anak-anak asli setempat memiliki daya saing dan nilai tawar yang rendah bila di banding dengan warga bukan asli setempat sehingga tidak mungkin bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten / kota pada salah satu daerah di luar Papua.
"Yang punya suara rakyat. Yang mencoblos itu rakyat. Yang menentukan kemenangan juga rakyat," jelasnya dengan penuh semangat. Untuk itu, dia meminta agar semua pihak harus berbaik-baik dengan rakyat
Namun yang dikhawatirkan adalah jika justru muncul gejolak dan keributan. Karenanya ia mengatakan bahwa Labfor memiliki peran yang vital untuk mendukung penanganan perkaran jika sewaktu-waktu terjadi. Disini pihaknya dari Laboratorium Forensik Polda Papua memastikan siap jika sewaktu – waktu dibutuhkan.
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai, secara prinsip hakikatnya MK tak berwenang untuk menetapkan norma batas umur usia capres-cawapres. Menurutnya, penentuan batas umur terkait persyaratan untuk mengisi jabatan-jabatan publik secara konstitusional merupakan domain pembentuk UU, yaknu DPR dan Presiden.
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ( PPPS ) Bawaslu Kabupaten Supiori, Jani Daniel Herik Prawar, SH mengatakan, kegiatan supervisi yang dilakukan ke setiap Panwaslu Distrik di Kabupaten Supiori dilakukan dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024 di Kabupaten Supiori.
Oleh karena itu dengan program sekolah politik yang digagas oleh Bapilu pusat, mereka akan memberikan materi-materi yang sangat strategis untuk para kader partai tentunya dalam rangka mempersiapkan diri menuju Pemilu 2024.
”Iya, salah satunya, salah satunya,” kata Fahri Hamzah seperti dilansir dari Antara terkait nama Gibran saat petinggi Partai Gelora itu ditemui selepas rapat di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (13/10) malam.
