Namun yang dikhawatirkan adalah jika justru muncul gejolak dan keributan. Karenanya ia mengatakan bahwa Labfor memiliki peran yang vital untuk mendukung penanganan perkaran jika sewaktu-waktu terjadi. Disini pihaknya dari Laboratorium Forensik Polda Papua memastikan siap jika sewaktu – waktu dibutuhkan.
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai, secara prinsip hakikatnya MK tak berwenang untuk menetapkan norma batas umur usia capres-cawapres. Menurutnya, penentuan batas umur terkait persyaratan untuk mengisi jabatan-jabatan publik secara konstitusional merupakan domain pembentuk UU, yaknu DPR dan Presiden.
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ( PPPS ) Bawaslu Kabupaten Supiori, Jani Daniel Herik Prawar, SH mengatakan, kegiatan supervisi yang dilakukan ke setiap Panwaslu Distrik di Kabupaten Supiori dilakukan dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024 di Kabupaten Supiori.
Oleh karena itu dengan program sekolah politik yang digagas oleh Bapilu pusat, mereka akan memberikan materi-materi yang sangat strategis untuk para kader partai tentunya dalam rangka mempersiapkan diri menuju Pemilu 2024.
”Iya, salah satunya, salah satunya,” kata Fahri Hamzah seperti dilansir dari Antara terkait nama Gibran saat petinggi Partai Gelora itu ditemui selepas rapat di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (13/10) malam.
Bacapres Prabowo Subianto mengatakan, empat nama itu merupakan hasil pengerucutan. Namun, dia belum mau menyebutkan secara spesifik nama-nama yang dimaksud. Prabowo hanya menyebut satu bacawapres berasal dari luar Jawa. Sisanya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Presiden Jokowi mengaku sudah lama tak bertemu sang anak, Gibran Rakabuming Raka, yang santer disebut bakal jadi bacawapres pendamping Prabowo Subianto. ’’Beberapa bulan (saya) nggak pernah ketemu (Gibran),’’ kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Kabupaten Indramayu kemarin.
"Saat ini kami sedang melakukan Verifikasi administrasi terhadap adanya pergantian daftar calon sementara pada saat pencermatan kemarin," kata Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambay, kepada media ini, Rabu (11/10).
Namun apabila pada spanduk, maupun baliho tersebut termuat unsur kampanye, pihak Bawaslu akan mencabut dan memberikan peringatan bagi pihak yang bersangkutan. Diapun menyebut sejauh pengamatan Bawaslu Kota Jayapura, di Jayapura belum ada pihak yang melanggar proses pemilu.
Ketua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama, melalui Kordinator Penyelenggara Pemilu 2024, Semuel Repasi, menyampaikan berbagai tahapan pemilu telah mereka kerjakan. Saat ini KPU Kota Jayapura sedang melakukan proses verfikasi terhadap hasil pencermatan rancangan data Daftar Calon Tetap (DPT), anggota DPRD Kota Jayapura.
