Peneliti hukum tata negara, Bivitri Susanti melihat ini sebagai gejala awal keruntuhan marwah MK dalam konteks politisasi. Kondisi ini dimulai sejak putusan kontroversial terkait batas usia minimum capres-cawapres.
"Kami sangat respons dan kami butuh orang yang merendah, merendah tahu kesakitan rasa seperti apa. Dia bisa ke bawah, ke tengah, dan bisa ke atas juga menyesuaikan," kata Ketua Suku Tehit Papua Barat Daya, Orgenis Richard Sadrafle, Sabtu (21/10).
“Sehingga ketika melakukan pengawasan dan terjadi sengketa antar peserta Pemilu terkait pemasangan Baliho dan sebagainya sudah bisa menyelesaikannya di lapangan tanpa harus ada kehadiran Bawaslu lagi,” ujar Montesori Kajai Labok kepada wartawan di Supiori.
Ditanya soal Gibran Rakabuming Raka, putra dari Joko Widodo, Puan awalnya hanya tersenyum. Begitu pertanyaan wartawan tak terbendung, putri dari Megawati Soekarno Putro itu akhirnya buka suara.
John menjelaskan, dari 5 Dapil ini terbagi untuk Dapil 1 sebanyak 5 kursi dengan daerah pemilihan Sentani Kota, Kelurahan Sereh, Dapil 2 memperebutkan 8 kursi dengan daerah pemilihan Kelurahan Dafonsolo, Henekombe, Yobeh, Hobong, Yahim, Yoboy, Ifale danHheaseiyomohae.
Dijelaskan, usulan dana hibah yang dibutuhkan KPU Kabupaten Jayapura sebelumnya Rp 72 miliar dan telah diusulkan ke KPU RI lewat Inspektorat KPU RI kemudian dilakukan revisi menjadi Rp 68 miliar. Setelah itu dilakukan review lagi oleh BPKP menjadi Rp 67,8 miliar dana yang dibutuhkan KPU Kabupaten Jayapura.
Masuknya Gibran ke Golkar menjadi pembicaraan di media sosial, karena anak Presiden Jokowi ini dikabarkan akan dicalonkan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Adapun pengusungnya adalah Partai Golkar.
"Kami sudah lakukan sosialisasi dan komunikasi dengan penyelenggara Pemilu, Pemda dan semua pihak termasuk para Partai Politik, masyarakat dan para tokoh untuk sama sama kita amankan Pemilu," terangnya.
"Presiden melalui surat Mensesneg tertanggal 20 Oktober 2023 telah menyetujuinya," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (20/10).
"Saya berharap kepala kampung bisa memastikan warganya sudah terdaftar sebagai wajib pilih pada pemilu nanti. Ini sangat penting supaya kita bisa memberikan hak politik kita di pemilu serentak itu," kata Dr. Frans Pekey, Rabu (18/10).
