Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, para pelajar sebelumnya akan melakukan Long March, namun tidak adanya pemberitahuan serta izin dari pihak keamanan, maka mereka hanya diberi waktu untuk membacakan pernyataan sikap.
  Terkait dengan adanya penolakan dari beberapa pelajar di Kota Jayapura yang dituangkan melalui aksi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pelajar tingkat SMP-SMA menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Terlepas dari kondisi itu persoalan pro dan kontra menjadi hal yang biasa. Yang terpenting adalah pelajar tetap mendapat nilai manfaat dari program tersebut. Belakangan penolakan terjadi karena menganggap yang dibutuhkan lebih pada pendidikan gratis dan bukan MBG. Ini cukup kontradiktif mengingat dibeberapa di daerah pegunungan terjadi musibah kelaparan akibat suaca ekstrim.
Pasalnya dari konsep dan cara demo sama persis dengan yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selama ini. Diawali dengan membagikan selebaran, membangun koordinasi dan doktrin lewat grup WhatsAap kemudian menunjuk koordinator lapangan, menggunakan tali sebagai pembatas kemudian menyerukan dengan angkat tangan kiri sebagai simbol perlawanan termasuk narasi yang dimunculkan dalam aksi tersebut.
Kapolres melihat dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan timnya diduga aksi ini tidak murni alias sudah didomplengi pihak di luar penerima manfaat. Seperti diketahui di Yahukimo masih ada kelompok-kelompok berseberangan yang eksis terutama di dalam kota, salah satunya KNPB.
Esau menambahkan bahwa untuk Dekai sendiri ada sekitar 3000 an peserta didik mulai dari SD-SMA dan perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk penerapannya khususnya daerah pegunungan karena banyak sekolah yang berada di pelosok dan itu menggunakan pesawat. Sebelumnya ada beberapa daerah semisal di Dogiyai dan Intan Jaya yang terjadi penolakan namun disinyalir aksi tersebut tidak murni karena ditunggangi kelompok berseberangan.
 Menurutnya, program P5 atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka. Tahapan pelaksanaan P5 meliputi, Pengenalan, Kontekstualisasi, Aksi, Refleksi dan Tindak lanjut. Beberapa karakter yang diharapkan terbentuk melalui P5, antara lain, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkebhinekaan global, Gotong royong, Mandiri, Bernalar kritis dan Kreatif.
Edukasi ini penting karena bisa dikatakan merupakan investasi untuk masa depan agar selamat dan aman pada saat berkendara. Oleh karenanya, edukasi ini akan terus menerus dilakukan setiap bulannya agar lebih banyak lagi anak muda yang sadar akan pentingnya keselamatan berkendara.
“ Pada dasarnya kita sudah siapkan anggaran terkait program tersebut, namun kita masih menunggu berapa yang ditanggung pusat, provinsi dan kita tanggung berapa, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (21/1) kembali.
 Sekolah ini membuktikan bahwa dedikasi dan tekad mampu mengatasi segala tantangan, bahkan di tengah keterbatasan. SD Inpres Gurabesi ini didirikan pada tahun 1981 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura (sekarang Kota Jayapura). Awalnya, sekolah ini hanya memiliki sebuah bangunan satu atap yang multifungsi, menggabungkan ruang kelas, kantor, dan perpustakaan.
