Nenu Tabuni menegaskan bahwa roling jabatan yang akan dilakukan ini bukan karena dasar suka atau tidak suka, apalagi karena tendensi politik terkait Pilkada, namun ini dilkukan atas dasar ketentuan peraturan atau landasan hukum yang berlaku di negara ini.
Ramses mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat permohonan melakukan open bidding atau seleksi terbuka ke Kemendagri. Hanya saja, sampai sekarang belum ada surat izin dari Kemendagri belum diterima Pemprov Papua.
Tidak terasa Pilkada tinggal sekitar 61 hari lagi digelar secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Menjelang tahapan pemungutan suara pada 27 November 2024, maka setiap pasangan calon yang maju Pilkada diberi kesempatan untuk melakukan kampanye, memaparkan visi dan misinya untuk mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat.
Situasi politik menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 ini, memang banyak menyita perhatian masyarakat. Tidak hanya ulah elite politik di tingkat pusat, yang seolah menskenariokan aturan untuk memuluskan tujuan politik kelompok tertentyu, tapi juga masalah aturan undang-undang yang diatur untuk melanggengkan kekuasaan, yang akhirnya menuai protes dengan aksi demo mahasiswa di Jakarta.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut tujuannya untuk mendefinitifkan sejumlah jabatan Kepala OPD yang masih dipegang oleh pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt).
Pj Sofia Bonsapia, menyampaikan bahwa penunjukan Pelaksana Tugas Kesbangpol dilakukan karena pejabat lama telah memasuki masa purna tugas pada tanggal 10 Agustus 2024 dan untuk mengisi kekosongan jabatan sementara.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit Ir. Hengky Hiskia Jhoku, mengatakan, adanya pro kontra penggantian dan pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI , ada yang setuju ada yang tidak, menurutnya seorang Pj Bupati merupakan pejabat birokrasi atau ASN, yang mana diatur oleh mekanisme dan juga aturan yang berlaku di birokrasi, serta bukan jabatan politik.
Beberapa pejabat yang diganti, berdasarkan Keputusan Kapolda Papua nomor : Kep /372 / VII/2024, diantaranya Kabag Ops, Kabag Ren, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Binmas, Kasat Resnarkoba dan dua Kapolsek, yakni Kapolsek Jayapura Selatan dan Kapolsek Jayapura Utara.
Keduanya adalah Matias Mano dan Djong Makanuay. Matias Mano sendiri merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Sementara Djong Makanuay Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura. Keduanya ditarik mengisi jabatan stategis, seperti Matias Mano
"Ini kampus sudah menghasilkan begitu banyak alumni terbaik yang tersebar di tanah Papua, salah satunya saya sendiri," tambahnya. Diketahui Frits merupakan salah satu alumni dari kampus itu dan dipercayakan sebagai ketua ikatan alumni.
Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan, lembaga-lembaga yang menyoroti proses mutasi jabatan di Mimika diantaranya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menpan-RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman, Kantor Staf Presiden (KSP) hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Didampingi Kepala Divisi Administrasi Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zulaiansya, Kepala Divisi Keimigrasian Ganda Samosir, Kepala Divisi Pemasyarakatan R B Danang Yudiawan, serta beberapa Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang ada di Papua, Kakanwil menyampaikan beberapa arahannya.
"Kami sudah menyampaikan kemungkinan besar pertengahan Juli yang ingin menjabat, yang ikut running (berkontestasi dalam Pilkada), dia harus kami ganti, dan itu memang enggak ada aturan undang-undangnya, tetapi kami yang mengambil kebijakan," kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Adapun seleksi Sekda ini sebelumnya telah memasuki tahap akhir pada April 2024 lalu. Pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang mengikuti seleksi yaitu Abraham Kateyauw, Michael Rooney Gomar, Yohana Paliling dan Ronny Maryen.
Selain itu, masih ada beberapa jabatan kosong dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan pada perangkat daerah tersebut akan dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Demikian juga untuk jabatan administrator dan pengawas yang saat ini masih dalam proses.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan 24 kendaraan di antaranya dikuasai mantan anggota DPR Papua. Sementara sisanya berada di tangan mantan pejabat eksekutif.
Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus mengungkapkan, dalam serah terima jabatan ini, sebelumnya Kasat Reskrim dijabat AKP Sugarda A.B Trenggoro, S.TK., MH digantikan AKP Arrya Nusa Hendrawan, S.IK., CPHR., CBA, Kasat Intelkam Iptu Jhon H. Itlay ke Iptu Ari Wibowo, SE., Kapolsek Sentani Timur dari AKP Yohan Taudufu digantikan Iptu Susana Tecuari (yang sebelumnya menjabat Kasie Propam) dan Kasie Propam resmi dijabat Iptu Musa Ayakeding.
Dalam pelantikan ini tidak ada wajah baru. Hanya saja pergeseran pejabat dalam jabatan struktural. Misalnya, kekosongan Asisten 2 diisi oleh Yan Piet Meres dari BPKAD. Elchi Meho yang sebelumnya sebagai Kepala Kesbangpol sebagak Staf Ahli. Kemudian posisi Kepala Kesbangpol diisi oleh Rully Ririmase yang sebelumnya sebagai Kadisperindakop.
PJ Gunernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan memang dalam proses ini merupakan proses yang cukup Panjang, Dimana Keputusan sebagai pimpinan pratama dinyatakan sebagai pemenang dan prosesnya ini panjang.
Seperti diketahui, ada empat orang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yang maju sebagai peserta yang mengikuti seleksi terbuka Sekda definitif sebelumnya telah lolos seleksi administratif beberapa waktu lalu.
Derek Hegemur menyampaikan, kunjungan tersebut untuk mempererat hubungan dua negara, lebih khusus bagi Provinsi Papua sebagai provinsi yang langsung berada pada wilayah perbatasan.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengaku untuk melantik pejabat eselon II, III dan IV yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura itu masih menunggu proses dan tahapan terutama terkait dengan seleksi jabatan yang belum dilakukan.
‘’Kalau untuk pejabat eselon II atau Jabatan Tinggi Pratama (JTP), karena melalui proses seleksi terbuka maka evaluasi baru akan dilakukan setelah menjabat 2 tahun,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Albeth Alekxander Rapami, M.Si, kepada media ini di Merauke baru-baru ini.
Terkait dengan pelantikan eselon 2, Marthen menyebut sementara masih berproses. Sebab, para Pj Gubernur maupun Pj Walikota dan Pj Bupati tidak bisa melantik secara langsung. Melainkan ada mekanisme yang harus diikuti dan atas seizin dari Mendagri.
“Maksud saya apakah semua yang dilantik sudah mengikuti proses Diklat Pimpinan?, termasuk apakah sudah mewakili wilayah Tabi Saireri?. Saya pikir dua hal ini penting dan tidak asal mengangkat,” sindir Boy Dawir.
Sarlens mengatakan pelantikan penjabat Eselon III di lingkungan Pemerimtah Provinsi Papua tidak dilakukan seusai prosedur, tapi berdasarkan kepentingan politik. Sebab sebagian besar ASN yang dilantik bukan masyarakat Tabi-Saireri, tapi dari luar. Parahnya lagi beberapa yang dilantik memiliki rekam jejak yang kelam terkait tindak pidana.
“Hasil evaluasi kinerja dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, setelah itu KASN merekomendasikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut apakah pejabat yang bersangkutan tetap bertahan atau digeser ke organisasi perangkat daerah lain,” jelasnya.
Mereka diminta untuk mencermati dan perhatikan dengan saksama regulasi dan kebijakan yang berlaku termasuk kearifan lokal yang mendukung tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Mereka dibawa menuju Bandara Sultan Baabullah Ternate dengan menumpang dua mobil inova berwarna hitam yang keluar dari Mako Brimob Polda Malut sekitar pukul 06.50 Wit, dan dikawal satu mobil putih.
Gubernur menyebut, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Road To Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2023. Rencananya pencanangan Road To HAKORDIA 2023 Papua digelar di Istora Papua Bangkit pada 14-15 November 2023.
Komisioner KASN Agustinus Fatem mengakui jika dalam seleksi terbuka pimpinan tinggi Pratama merupakan salah satu cara mengukur dan menilai kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan mereka layak atau tidak menduduki jabatan yang dilamar untuk mengisi 16 jabatan di Provinsi Papua pegunugan
Welliam menyebut, jika pihaknya akan membuat usulan ke Gubernur terkait siapa yang mewakili atau melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) selama dirinya menjabat sebagai Bupati Yapen.
