Selain itu, Hartati Sofia Iwanggin sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yosefina Fransina Way bertugas sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sementara F. Dannymeno K. Korwa menjadi Plt Kepala Inspektorat Daerah. Penunjukan ini dilakukan karena beberapa pejabat sebelumnya telah pensiun atau masa tugas mereka telah berakhir. Proses ini juga bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Jackson Elabi menjelaskan proses psikotes ini bekerja sama dengan tim Angkatan Darat dari Bandung. "Hari ini kami melaksanakan psikotes, sebagai lanjutan dari seleksi berkas sebelumnya," kata Jackson kepada wartawan.
"Ada dampak yang ditimbulkan, bagi organisasi perangkat daerah itu sendiri, tentu saja akan mempengaruhi stabilitas atau implikasinya bagi kerja mereka, stabilitas dalam kebijakan. Kan banyak kebijakan yang tidak bisa dikeluarkan atau dijalankan. Karena mereka tidak punya kewenangan penuh untuk itu, karena sifatnya mereka itu hanya sementara," kata Dr.Melyana R.Pugu,
Tercatat saat ini, ada 40 OPD di lingkungan Pemprov yakni Biro Tapem dan Kesra, Biro Perekonomian, Biro PBJ, Biro Organisasi, Biro Umum dan Adpim, Sekretaris MRP, Sekretaris DPRP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kominfo. Dinas Perikanan, Dinas TPH dan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan LH, Dinas ESDM-PTSP, Dinas Perdagangan, Disnakker, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Satpol PP, BPSDA, Bapenda, Bakespangpol, Badan Penghubung, RSUD Jayapura, RSJ Abepura.
Tiga pejabat tersebut adalah Semuel Siriwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pangan, Guy Yana Emma Come sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Abepura dan Elpius Hugi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua.
Langkah inipun dilakukan untuk meningkatkan SDM bagi pegawai pegawai baru. Dengan begitu diharapkan tingkat pengelolahan RSUD Abepura akan berjalan maksimal. "Dengan rotasi ini, pegawai pegawai kita ini punya kemampauan tidak hanya mengurus bidang kesehatan, tapi management pengelolahan juga mereka kuasai," kata Daisy.
Terkait dengan dugaan keterlibatan ASN di Pilkada terutama kepala daerah, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara. Ia menyebut hingga sekarang, belum menerima laporannya. “Sampai saat ini, saya belum terima (laporan-red).
Adapun jabatan yang dilantik sebagai pejabat definitive ini, yakni jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura dijabat oleh Abdul Majid. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dijabat oleh Dionisius Deda.
Dia menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan, karena sering ditundanya pelantikan pejabat definitif atau kepala dinas di kantor dinas tersebut, setelah dinas itu dibentuk berdasarkan aturan sejak Januari 2024.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan bahwa penjabat gubernur melaksanakan penugasan dari Kemendagri. Karena Pj Gubernur ditunjuk oleh Presiden atas usulan Mendagri. Begitu juga Sekda ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden atas usulan Mendagri.
