Friday, October 10, 2025
24.6 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

PAPUA

Sejak 1961 Menjadi Daerah yang Aman, Kini Masyarakat Kampung Juga Ikut Menyesal

Ketika guru dan Nakes tidak lagi dipercaya untuk mencerdaskan anak bangsa serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lantas siapa yang dipercaya untuk menangani permasalah itu? Distrik yang berada di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan itu akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian semua masyarakat.

Tidak Urgent Namun Disahkan

Pengesahan RUU TNI terkesan sangat cepat dan konsolidasinya dilakukan secara tertutup, tanpa kajian yang mendalam dan pelibatan masyarakat.  Sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Belum lagi implikasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang perlu dievaluasi secara detail, terutama dari sisi tugas dan kewenangannya.

KKB Kuasai 200 Pucuk Senjata

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengaku pihak juga sudah mengindentifikasi jalur distribusi senjata dimana ada dua lokasi yang kerap digunakan yaitu lewat Timika Provinsi Papua Tengah, Nabire Provinsi Papua Tengah dan Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Dampak Efisiensi, Kemenag Papua Pantau Hilal di Komba

  Jelas Musa pihaknya menggunakan metode rukyat dan hisab dalam menentukan awal Syawal 1446 Hijriah. Jelasnya selain menggunakan metode rukyat, sidang isbat juga memperhitungkan metode hisab atau perhitungan astronomi. Penerapan metode ini merupakan bagian dari ajaran Islam.

BTM-CK Ajak Insan Pers Tetap Menjadi Pengawal Kebijakan Publik

     Benhur Tomi Mano menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai ajang untuk bertegur sapa, berbagi kisah, dan mendengarkan aspirasi para insan pers. "Momentum buka puasa ini kita  untuk menyapa dan menguatkan ikatan hati dengan teman teman insan pers yang selalu membersamai saya," ujarnya.

Cegah Korban, Harus Peka dan Sigap Atasi Fasum yang Rusak

  “Dinas atau instansi terkait   secara prosedural dan formal memiliki tugas yang harus memelihara atau memantau. Karena letaknya pada monitoring, evaluasi atau pemantauan hasil kebijakan yang tidak konsisten dilakukan.”ungkap  Pengamat Kebijakan Publik Papua yang juga merupakan seorang Dosen Hukum Universitas STEKOM Semarang Dr. Methodius Kossay,.SH,.M.Hum,.CMP,.CT, ketika dihubungi Cenderawasih Pos, Rabu (26/3) siang.

Pemerintah Harus Data Ulang Aset PON

    Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Heram AKP Yunus Ick, Kamis (27/3). Menurutnya, pasca PON, asset-aset milik pemerintah yang ada di wilayah distrik Heram, sebagian besarnya tidak ada perhatian dan perawatan lagi. Sehingga ini membuat banyaknya aset yang ada tidak lagi terjaga, rusak bahkan hilang.

Pemprov Mulai Libur Hingga 7 April

  Hal ini menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN pada instansi pemerintah di masa libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka dan Idul Fitri.

BKSDA Minta Pemkot Tindak Tegas Perusak Hutan Bakau

   Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Amin Suprajitno mengatakan bahwa lokasi yang ditimbun oleh sekelompok masyarakat itu merupakan lokasi yang telah dijual oleh salah seorang yang berinisial LD, yang mengaku pemilik hak Ulayat kepada LW.

Siap-siap, Mantan Ketua PB PON Menuju Kejaksaan

“Dari keterangan supir Ketua Harian PB PON di BAP, dia diberikan gaji sebesar Rp 4 jutaan/bulan. Dia juga mengaku pernah terima uang dari Eka Kambuaya untuk diantarkan kepada ketua PB PN dengan jumlah Rp 2,5 miliar. Ada juga Rp 400 juta. Namun dia tidak menjelaskan uang itu diperuntukkan untuk apa,” beber Nixon saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telfon selulernya

Latest news

- Advertisement -spot_img