Dihadapan Gubernur Papua, Bupati Didimus menjelaskan, asrama mahasiswa Yahukimo Condet, merupakan asset milik Pemda Kabupaten Yahukimo yang dibeli sejak kepemimpinan Bupati Onesh Pahabol. Pembangunan asrama tersebut memakan waktu 5 bulan, pasca dirinya menerima foto kondisi bangunan yang sudah tidak layak huni.
Ia awalnya ingin menyelamatkan seorang rekannya bernama Roccipi Prawar namun justru tergulung ombak. Hingga tadi malam, korban Andika masih dalam pencarian sedangkan rekannya berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke RUD Jayapura untuk dilakukan penanganan medis.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhamad Rifai Darus menyebutkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe baru saja membentuk tim dalam rangka melakukan advokasi hukum. Tim tersebut bernama Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi, dan HAM di Tanah Papua.
Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari titik temu terkait polemik adanya indikasi sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Jayapura, yang disebut pihak pengusaha OAP ikut berperan dalam menentukan pihak ketiga dari sebuah kegiatan di sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jayapura.
Adanya instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe agar para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Papua gencar menangkal berita hoaks atau bohong, ditanggapi Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai. Ia melihat ada kelemahan koordinasi dan sinergitas antar OPD di lingkup Pemda Provinsi Papua, khusus dalam sistem pengelolaan informasi publik.Â
Kepala Seksi Operasi dan Siaga sar Timika Syahril, SE, selaku pelaksana harian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, menjelaskan, speed boat dengan 2 orang bermuatan karaka yang sempat dinyatakan hilang kontak tersebut berhasil ditemukan oleh keluarga yang ikut melakukan pencarian Kamis (24/2) sekitar pukul 10:30 WIT.
Anggota Pokja Masyarakat Papua, Minggus Madai mengatakan, pemekaran yang disiapkan pemerintah pusat tidak merepresentasikan keinginan orang asli Papua. Melainkan lebih memperlihatkan ambisi pusat. Hal itu terlihat dari perubahan norma dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus), yang memberikan kewenangan pusat melakukan pemekaran.
Namun faktanya, kabar tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Bahkan Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., menegaskan bahwa Pemerintah Keerom dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak memiliki utang dengan pihak distributor obat, serta tidak ada kejadian soal penarikan obat dari gudang farmasi Keerom.
Dikatakan Wenda bahwa rakyat selama ini telah menangis untuk kunjungan ini selama 20 tahun terakhir. Namun berkat pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Ketua IPWP untuk Parlemen Eropa, Presiden Carles Puigdemont MEP, menurut Benny Wenda  sekarang dapat diketahui berapa banyak uang yang Uni Eropa telah dikirim ke Indonesia untuk dibelanjakan di West Papua.
Dari kronologisnya disebutkan bahwa kejadian tersebut pada Rabu (23/2) sore sekitar 16.45 WIT. Saat itu kelima korban datang untuk berekreasi ke pantai Holtekamp dan berenang di pinggir pantai. Nah saat asyik berenang tiba-tiba kelima korban terseret ombak.
