“Kemarin kita lakukan rapat untuk mendefinisikan penyusunan APBD Papua,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (21/9).
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan dari hasil temuan dan analisis fakta di lapangan diketahui jika salah satu pelaku pembunuhan dari unsur anggota TNI memiliki senjata rakitan. Dan pada 2019 silam juga diketahui adanya praktik penjualan amunisi oleh anggota Brigif R 20/IJK/3. Artinya, sudah sejak lama bisnis tersebut terjadi di Mimika.
“Disini saya sampaikan penyesalan saya sebagai Presiden NFRPB kepada Presiden Jokowi sebab saya sudah menyampaikan 2 surat baik ke pak Jokowi maupun pak SBY waktu itu dan kami tawarkan perundingan damai untuk menyelesaikan sengketa hukum aneksasi wilayah mantan kolonial Nedherland New Guinea secara damai sebab ini menjadi akar persoalan,” jelas Forkorus melalui ponselnya, Selasa (20/9).
Yunus membuktikan dengan menunjukkan plakat terkait status yang diberikan oleh BPK dan menurutnya Papua sudah 7 kali bertatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan bukan disclaimer.
Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Bappenda dan Dinas Pendidikan tetap melakukan pelayanan seperti biasa. Bahkan di Kantor Diskominfo sendiri hingga sore hari pegawai termasuk Kepala Dinas Kominfo masih berada di kantor.
Hal ini juga merupakan arahan dari Lukas Enembe kepada seluruh pegawai Pemprov Papua untuk tetap dapat bekerja maksimal dan berkontribusi aktif terhadap jalannya roda pemerintahan.
Intinya kata dia, semua penyampaian aspirasi tidak boleh mengganggu aktifitas masyarakat yang lain. Polisi tidak mempermasalahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tapi ada hak hak warga sipil lain yang juga harus diperhatikan dan dijaga.
Hal Ini sempat menimbulkan kekecewaan dari para koordinator aksi. Massa juga telat tiba di Taman Imbi dimana pukul 12.25 WIT barulah rombongan pertama tiba. Satu jam kemudian barulah satu persatu kendaraan truk masuk membawa massa. Disini dilakukan orasi secara bergantian yang tak hanya dilakukan oleh orator tetapi juga perwakilan perempuan.
KPK baru sekali memanggil Enembe sebagai tersangka. Pemeriksaan itu dijadwalkan pada Senin (12/9) pekan lalu di Mako Brimob Polda Papua di Jayapura. Saat itu Enembe berhalangan hadir karena sakit. Di saat bersamaan, sekelompok masyarakat sempat menutup akses menuju Mako Brimob dan menentang upaya hukum yang dilakukan KPK.
Dalam sidang yang digelar hari ini untuk mengadili satu orang terdakwa bernama Isak Sattu, yang saat terjadinya peristiwa bertugas sebagai Perwira Penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai.
