Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) PT. Pos Indonesia Jayapura, Arya Febriyanto mengatakan, pihaknya menyalurkan Bantuan Program Sembako Tahap 2 (April, Mei dan Juni) dan Penebalan Program Sembako atau yang lebih dikenal dengan BLT minyak goreng
Jauh hari sebelumnya, Theo sudah mengimbau kepada aparat TNI-Polri dan OPM untuk tidak menganggu warga sipil dalam kontak senjata yang dilakukan. Mengingat sejak Maret 2022 lalu, terjadi penyerangan yang dilakukan TPNPB dan OPM terhadap Pos-pos TNI yang berada di Kabupaten Nduga.
Tak ingin anak-anak mereka menderita di negeri orang akibat beasiswa dan biaya hidup yang tak kunjung dikirim pemerintah, para orang tua mendatangi kantor Gubernur Papua di Jalan Soa Siu, Dok II, Distrik Jayapura Utara, Senin (11/4) kemarin.
Kepala BPSDM Provinsi Papua Aryoko, AF Rumaropen, SP, M.Eng menyempaikan, sudah tiga kali pihaknya melakukan rapat dan rapat ketiga secara virtual dipimpin langsung Wapres Ma’ruf Amin.
Ia juga menerangkan ada dua cara mendapatkan STB, pertama dengan cara membeli sendiri bagi orang yang mampu, sementara bagi orang tidak mampu itu akan disiapkan oleh negara dalam hal ini melalui lembaga penyiaran multipleksing.
Kebijakan pemerintah pusat tentang UU Otsus No. 2 Tahun 2021 berdampak pada berbagai aspek, salah satunya pendidikan. Dimana gejolak terjadi, ketika adanya putusan pemulangan mahasiswa Papua yang belajar di luar negeri oleh pemerintah. Hal ini menjadi sorotan Praktisi Hukum dan Advokat Muda Papua, Thomas Ch Syufi.
"Kami semua menunggu, bahkan kami juga telah melakukan rapat di Diskominfo dengan topik pembahasan beasiswa bersama Polhukam, Kementrian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Otda dan Dirjen Bina Keuangan Daerah," katanya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (9/4) lalu.
Menurutnya, Daerah Papua y ang luas dan medannya bergunung-gunung serta rawa yang luas tentu memerlukan sarana pelayanan untuk menjangkau masyarakat yang hidup jauh dari perkotaan dan pusat pusat pemerintahan.
“Ia waktunya sudah habis dan gubernur pak Lukas akan memimpin sendiri. Memang kita sayangkan karena proses ini harus berhenti. Harus saya akui ada tendensi politik yang cukup kuat dan menjadi kepentingan elit maupun partai. Memang agak disayangkan karena Papua akhirnya tak punya wagub,” beber Yunus melalui ponselnya, Sabtu (9/4).
Thomas Eppe Safanpo dihubungi lewat telpon selulernya, Jumat (8/4) menyatakan sebagai Ketua Tim Pemekaran PPS dan atas nama seluruh masyarakat Papua Selatan menyambut gembira atas pengesahan dan penetapan dari Baleg atas rencana pemekaran 3 provinsi di Papua khususnya Provinsi Papua Selatan.
