Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Herlina Rahanggiar mengungkapkan bahwa dari 1 minggu pelaksanaan imunisasi Polio tersebut sudah tercatat 30,5 persen dari target 119.922 anak yang akan diimunisasi di Provinsi Papua Selatan.
‘’Kita ajukan kembali ke pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan karena anggarannya tahun ini belum teralokasi. Kita ajukan seluruh dokumennya, nanti mereka yang tentukan berapa anggarannya,’’ kata mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke ini, kepada media Cenderawasih Pos, baru-baru ini. Â
 Ground breaking tersebut dilakukan di Swiss Belhotel Merauke. Wapres didampingi Wamendagri John Wempi Wetipo dan Pj Gubernur Papau Selatan Apolo Safanpo. Peletakan batu pertama serta penandatangan prasasti ini dilakukan Wapres setelah berdialog para tokoh yang ada di Papua Selatan secara tertutup. Â
Menurut Kasat Reskrim bahwa ke-10 orang tersebut dipulangkan karena pihak penyidik tidak mendapatkan minimal 2 alat bukti. Namun jika kemudian pihaknya mendapatkan minimal 2 alat bukti maka kasus ini akan kembali digelar.
 Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Dr. Drs. Alberth Rapami, M,Si, kepada media ini mengungkapkan larangan terbaru tersebut dikeluarkan pertanggal 28 Mei 2024.
Ketiganya adalah Apolo Safanpo yang saat ini sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Yusak Yaluwo yang merupakan kader dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan dan Tokoh Selatan Papua Johanes Glunba Gebze.
‘’Jadi yang menilai itu bukan saya. Tapi Komisi II DPR RI. Kalau saya hanya mendampingi Komisi II. Tapi kritikan, saran, masukan bukan hanya DOB tapi termasuk Kemendagri. Karena pasukan tempur yang dilapangan ini kita yang tugaskan,’’ katanya.
  Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Selatan Thobias Tapumbi mengungkapkan untuk tahun 2023 lalu, pihaknya memberikan bantuan starlink satu sekolah di setiap kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan.
  Peninjauan lokasi pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.
Dikatakan, kelanjutan pengadaan dan pemanfaatannya di tahun ini masih menunggu APBD 2024. Tujuan pengadaan lampu jalan tidak lain untuk menerangi jalan raya terutama daerah-daerah yang masih gelap dan belum tersedia penerangan. Sehingga diharapkan akan membantu masyarakat atau pengguna jalan di waktu malam mendapatkan penerangan yang cukup.
