Papua Selatan

Silaturahmi diawali ke Danrem 174/ATW, kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Selatan, Danlantamal XI Merauke, Wakil Bupati Merauke, Danlanud Merauke dan sejumlah pejabat lainnya yang ada di Pemprov  Papua Selatan. 

Pasalnya, jika selama ini harga beras murah yang disediakan Pemerintah kerja sama dengan Bulog untuk kemasan 5 kg dengan harga Rp 53.000, maka kali ini hanya dijual dengan harga Rp 25.000 atau hanya Rp 5.000 perkilonya.

Ketua Bawaslu  Provinsi Papua Selatan Marman, S.Sos, ditemui media ini mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan  sejumlah Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu tidak melaporkan LADK dan LPPDK ke KPU di 3 kabupaten yakni Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi.

Kesiapan Pemprov Papua Selatan ini  disampaikan  Apolo Safanpo menanggapi permintaan seorang nelayan dari Menara Lampu Satu Kelurahan Samkai Merauke yang perahunya rusak bersama dengan sejumlah nelayan lainnya akibat diterjang ombak saat terjadi banjir rob atau banjir pasang beberapa waktu lalu.

    Ketua DPD Vox Point Indonesia Papua Selatan Romanus Mbaraka, setelah pelantikan dan pengukuhan tersebut mengatakan bahwa setelah pelantikan ini maka yang akan segera dilakukan adalah konsolidasi secara bersama.

  Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambay menjelaskan bahwa kelima Partai Politik yang telah mendaftarkan gugatan perselisihan hasil di MK tersebut adalah Gerindra,  Golkar, PAN, PDI-P, dan PKB. 

Penyerahan secara simbolis dilakukan Devisi Sosialisasi dan SDM KPU Provinsi Papua Selatan Alson Kambu didampingi Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun dan Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi dan SDM KPU Merauke Yanderzon Viktor Billik.

‘’Kami sudah registrasi laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Asmat itu,’’ jelasnya. Dugaan pelanggaran Pemilu tersebut, jelas Marman dilaporkan oleh seorang Caleg dari Partai PDI-Perjuangan dari DPR Kabupaten Asmat Dapil I  bernama Bren Yensenem. ‘’Pelapor melaporkan soal perolehan suara PAN,’’ katanya. 

‘’Kalau  untuk pejabat eselon II atau Jabatan Tinggi Pratama (JTP), karena melalui proses seleksi  terbuka maka evaluasi baru akan dilakukan setelah menjabat 2 tahun,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Albeth Alekxander Rapami, M.Si, kepada media ini di Merauke baru-baru ini.

Dansatgas Letnan Kolonel Inf. Agus Satrio Wibowo, mengungkapkan,  Pos Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB yang tersebar dan ditempatnya terdapat pemukiman masyarakat harus terus memantau aktifitas masyarakat setempat.