Dalam sidang tersebut, seluruh anggota DPRP menyetujui hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRP yang kemudian dituangkan dalam Tatib. Ketua DPRP, Denny Henry Bonai, menyatakan hasil sidang ini akan segera diserahkan kepada Gubernur Papua untuk dicatat dalam lembaran daerah.
Menurut Samuel, potensi PAD di Kabupaten Jayapura sebenarnya sangat besar, terutama di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan terapi belum semua potensi ini dimanfaatkan secara maksimal.
Soal target yang dinilai masih minim, menurut Erid A.V. Rumansara, pihaknya akan mengkaji ulang potensi-potensi yang ada. "Kita akan melakukan peninjauan total, jika target yang ada dinilai masih minim, diharapkan tahun 2026 nanti bisa kita naik lagi sesuai dengan potensi yang ada," ungkapnya.
Menurut Evert, sektor pantai merupakan salah satu sektor yang sangat potensial, namun sayangnya hingga saat ini dinas terkait masih belum bisa akomodir. "Sebenarnya, sektor pantai ini bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Pemkot, namun saat ini masih dikelola oleh masyarakat pemilik ulayat, tentu ini sebuah PR yang harus diselesaikan, untuk itu Dinas Pariwisata harus segera buat langkah-langkah konkret," pungkasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Yimin Weya menyebut pengembangan ekonomi kreatif bisa berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, kata Yimin, perlu adanya inovasi baru dalam mendorong daya tarik pelaku usaha untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut.
Tujuan pendataan ulang potensi PAD alah ini untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan pendataan ulang, diharapkan dapat ditemukan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Terkait dengan itu, Ketua DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silubun, SH mengatakan, pihaknya mendorong eksekutif untuk dapat mempercepat pembentukan sejumlah Peraturan Daerah yang mengatur penarikan pajak maupun retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah proivinsi.
Di tengah kondisi ini Pemerintah diminta untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi harus berinovasi agar PAD Provinsi Papua bisa kembali meningkat, terutama dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah ini.
Uang yang disetor ke kas negara itu bersumber dari sektor kehutanan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun IPBPH sebesar Rp 19,2 miliar, sedangkan DR sebesar Rp 26,5 miliar. Sehingga total sekitar Rp 50 miliar PNBP yang disetor ke kas negara.
"Kami memiliki galeri yang menampung berbagai hasil kerajinan masyarakat dari kampung-kampung, dimana setiap kerajinan masyarakat kita beli dan dijual melalui galeri, namun karena kantor kami pindah, jadinya galeri ini tidak beroperasi dengan baik, " jelasnya kepada Cenderawasih Pos
