Kepala BPSDM Provinsi Papua Aryoko, AF Rumaropen, SP, M.Eng menyempaikan, sudah tiga kali pihaknya melakukan rapat dan rapat ketiga secara virtual dipimpin langsung Wapres Ma’ruf Amin.
Kebijakan pemerintah pusat tentang UU Otsus No. 2 Tahun 2021 berdampak pada berbagai aspek, salah satunya pendidikan. Dimana gejolak terjadi, ketika adanya putusan pemulangan mahasiswa Papua yang belajar di luar negeri oleh pemerintah. Hal ini menjadi sorotan Praktisi Hukum dan Advokat Muda Papua, Thomas Ch Syufi.
Thomas Eppe Safanpo dihubungi lewat telpon selulernya, Jumat (8/4) menyatakan sebagai Ketua Tim Pemekaran PPS dan atas nama seluruh masyarakat Papua Selatan menyambut gembira atas pengesahan dan penetapan dari Baleg atas rencana pemekaran 3 provinsi di Papua khususnya Provinsi Papua Selatan.
"Saya pikir lakukan pemetaan wilayah adat dulu, baru bicara buat provinsi berdasarkan Suku atau wilayah adat. Di beberapa wilayah adat masih sering bermasalah soal wilayah adat, disini sebenarnya menurut saya terlebih dahulu harus ada Grand Design Pemekaran," kata Jhon Gobai di Waena, Jumat (8/4).
"Luar biasa parlemen dan eksekutif Indonesia, karena telah membantu membatalkan dialog Papua-Jakarta dengan memaksakan pemekaran yang tak masuk akal sehat dan tak bisa dipertanggungjawabkan," katanya Wenan, di Jayapura, Jumat (8/4).
Yunus menganggap DPR RI tidak peka dalam mengambil keputusan lebih dari kepentingan elit politik dengan kondisi nyata di daerah. Ia menganggap seberapa banyak pemekaran tidak akan memberi jaminan bisa menyelesaikan masalah Papua.
"Kita bersyukur karena apa yang kita harapkan itu sudah disetujui, tiga DOB. Itu berarti untuk masa depan Papua. Kalau mulus-mulus itu tidak terlalu menarik," kata bupati Mathius Awoitauw, Jumat (8/4).
Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas mengusulkan Kabupaten Nabire masuk dalam daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Utara. "Nabire masuk Papua Utara," kata Yan dalam dalam rapat Panja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
"Saya sudah menyarankan untuk melakukan RDPU guna mendengarkan tokoh-tokoh yang ada diseluruh provinsi tersebut," kata Sturman dalam rapat Panja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, seperti yang dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (6/4).
Puluhan massa yang menamakan pemuda-pemudi kawasan Saereri, termasuk Organisasi Kepemudaan (OKP) mendatangi Kantor DPRD Biak Numfor, Rabu, (6/4), kemarin.
