Ini karena hasil seleksi belum memenuhi kuota. Sekretaris Pansel DPRP Papua Pegunungan Adrianus Huby mengatana 87 nama sudah aman hanya saja ada Lanny Jaya yang belum penuhi kuota persyaratan sesuai amanat PP 106 ayat 1 tengang kewenangan otonomi khusus dan kelembagaan.
  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Djoni Naa berharap pelaksanaan Musrenbang Otsus tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada visi misi atau program prioritas walikota dan wakil walikota Jayapura terpilih.
Namun, hingga kini belum ada kabar terkait siapa saja representatif Orang Asli Papua (OAP) yang akan menjadi wakil rakyat jalur Otsus tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena semua proses seleksi telah selesai sejak lama.
 Dijelaskan, alokasi dana Otsus tahun 2024 di Pemkab Jayapura sebesar Rp 210.116.642.000, dengan rincian digunakan untuk membiayai 74 program, 97 kegiatan dan 146 sub kegiatan yang dikelola 48 Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemkab Jayapura.
"Kalau DPRK jalur Otsus belum dilantik tentunya kita belum bisa membayar gajinya, karena itu dana itu baru disimpan untuk tahun depan sekira Rp 2 miliar lebih dan ini saya pikir jadi kendala kami,"ucapnya.
Menurutnya, dana Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah harus dibelanjakan untuk kepentingan OAP. Baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastrutkur dan lainnya. Ia mengharapkan, pemerintah daerah jangan terlalu banyak bikin rencana, rapat atau belanja birokrasi. Hal tersebut, kata dia, tidak menjawab sema sekali apa yang diteriakan masyarakat, khususnya OAP.
Perayaan Otsus tahun ini memang tak semeriah 2 tahun lalu dimana anggaran belum dipotong dan masih sepenuhnya dikelola Pemprov Papua. Banyak sekali kegiatan yang berisi tentang keberhasilan dan capaian yang sudah dilakukan selama Otsus diterapkan.
Dengan memperingati hari jadi, maka ia menyarankan untuk ke depannya ada upaya merubah paradigma. Dalam hal ini jika selama ini fokus pembangunan dimulai dari kota ke kampung/desa, maka kedepannya harus dimulai dari kampung. Kemudian penggunaan anggaran harus tertata, misalnya bidang pendidikan 30 persen dari dana yang ada maka harus betul-betul digunakan untuk peningkatan SDM melalui penataan pendidikan yang baik.
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, pemberian Otonomi Khusus Papua tidak terbatas dari semangat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pengakuan terhadap keunikan serta keberagaman yang dimiliki masyarakat Papua.
  Proses sosialisasi yang dilakukan Pansel ini juga menjadi perhatian serius dari Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong. Bahkan, secara tegas Pj. Gubernur Ramses Limbong meminta Badan Kesbangol Papua melaporkan secara periodik setiap tahapan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan.
