OPD

Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi mengatakan, tujuan dari FGD sengketa Pertanahan Kabupaten Jayapura ini untuk menyatukan persepsi mengenai isu/ topik, dalam masalah sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, sehingga dibutuhkan saran dan masukan yang solutif, guna mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama, dalam mengatasi masalah sengketa pertahanan di Kabupaten Jayapura. 

  Proses pelaksanaan Musyawarah RPJPD  2025-2045 juga harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel. Sehingga bermuara pada tercapainya perencanaan yang semakin berkualitas.

PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan sebenarnya Dokumen Pengguna Anggaran sudah diserahkan pada April lalu sehingga  saat ini hanya organisasi perangkat daerah tinggal menyusun time Skedull untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dibentuk tim  dan tidak sendiri -sendiri dalam menjalankan program tersebut.

Hal ini penting  untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan penempatan penduduk pada kampung dan distrik  yang relatif kurang penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar,  untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan skala menengah dan besar.

    Hal lain yang menjadi penekanannya mengenai penataan barang dan jasa. Menurutnya baik anggaran maupun penataan barang dan jasa jangan sampai realisasinya mengalami keterlambatan apalagi tidak terealisasi sampai akhir tahun.

   Mulanya Frans Pekey menanyakan kepada seluruh ASN yang mengikuti apel pagi terkait dengan pembagian TPP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Hanya saja pembagian itu melalui OPD masing-masing, karena  tetap harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang ada.

  Tidak hanya itu, setiap pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas perlu memperhatikan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di kelas agar dalam perencanaan dapat dirancang dan dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana kelengkapan sekolah.

PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan hari ini pemerintah Provinsi Papua pegunungan sudah memiliki ASN yang hampir mencapai 1000an namun kemudian juga diberikan kuota khusus dari pemerintah pusat khusus untuk DOB untuk merekut 1000 CASN dan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan di Papua pegunungan.

Kunjungan Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo  bersama, Kapolres Jayapura AKBP. Fredrickus W.A. Macklarimboen ini juga dihadiri anggota MRP Pokja Perempuan, Febiola Iriani Ohei dan Orpa Nari dan beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura dalam rangka acara tanam padi ladang di lahan Kantor Distrik Ravenirara.

Untuk itu, bagi Calon Kepala Daerah (Cakada)  yang mau maju dalam Pilkada Kabupaten Jayapura dari kalangan birokrasi ASN Pemkab Jayapura diminta tetap mengikuti aturan yang ada, sehingga tidak mencampur adukan kepentingan politik dengan aturan dalam birokrasi ASN sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat.