Pengosongan rekening di setiap bendahara pengeluaran OPD tersebut, jelas Sucahyo, untuk bisa melakukan perhitungan berapa dana sisa atau Silpa di tahun 2023. Karena itu, jika masih ada dana yang tidak terpakai sampai tanggal 30 Desember 2023 maka harus segera disetorkan kembali ke kas daerah kembali.
 Penjabat Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur di Jayapura,  mengatakan OPD yang baru terbentuk itu merupakan pemekaran dari instansi sebelumnya sehingga diperlukan staf dan perangkat lainnya.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur mengakui adanya pemekaran OPD di Pemprov Papua. Hal ini menyusul telah ditetapkan dan diundangkannya Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam rapat koordinasi ini, seluruh pimpinan OPD melanjutkan rapat koordinasi untuk memastikan singkronisasi pengalokasian anggaran itu apakah sudah berpihakan kepada masyarakat atau tidak sehingga program pemerintah pusat seperti pengetasan kemiskinan Ekstrim dan Penanggulangan Stunting bisa berjalan.
Karena itu, penting sekali data-data di setiap organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor setiap pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Jayapura untuk dilakukan secara baik dan benar.
  Dia menerangkan, saat ini Pemerintah Kota Jayapura melalui organisasi perangkat daerah terkait sedang melakukan validasi ulang tenaga honorer dan tenaga kontrak yang berada di masing-masing OPD. Validasi ini dilakukan untuk mengklarifikasi kembali nama-nama atau data tenaga kontrak dan honorer yang bekerja di masing-masing OPD di Pemkot Jayapura.
 Jeri meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu atau berita yang belum jelas kebenarannya, ia juga meminta agar masyarakat saling menjaga antara satu dan lainnya.
Ini dilakukan kembali setelah adanya protes dari sejumlah tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura pasca pengumuman tenaga kontrak dan tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi dari Kemenpan RB dan BKN Pusat dalam pengangkatan CPNS formasi khusus Papua.
Dalam rapat tersebut Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan, banyak hal yang dibahas mulai dari meningkatkan semangat kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk harus ada inovasi di tahun 2024, terutama terkait percepatan penggunaan dan penyerapan APBD TA 2024, karena semua harus ada tolok ukur. Apa yang dilakukan di tahun 2023 maka di tahun 2024 harus bisa lebih baik lagi.
Pj Bupati Jayapura Triwarno mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pegawai Pemkab Jayapura yang menambah libur atau tidak masuk kantor di hari pertama dan pihaknya konsisten mengawasi aktivitas pegawainya, terutama dalam hal pelayanan masyarakat.
