Valentinus yang saat ini ditugaskan menjadi Pj Bupati Mimika pada Rabu (30/8) mengungkapkan, kebijakan ini merupakan amanat Undang Undang Otonomi Khusus yang telah mengalami perubahan dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat Papua.
Pasalnya menurut Thomas jika merujuk pada aturan main maka yang memenuhi syarat hanyalah Muhammad Ridwan Rumasukun yang kini menjabat sebagai Plh Gubernur Papua. Sementara dua nama lainnya yakni Dr. Juliana Waromi maupun Anthonius Ayorbaba sama – sama belum memenuhi syarat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura, Delila Giay mengatakan, Pengusaha Asli Papua Khenambai Umbai, Kabupaten Jayapura setelah dideklarasikan tentu harus bisa bangkit dan menjalankan tugas membantu pembangunan di Kabupaten Jayapura.
Guru Besar Universitas Cenderawasih, Prof. Dr. Avelinus Lefaan mengatakan, ketika pemerintah melalui Presiden dan Menteri Dalam Negeri memberikan kepercayaan kepada orang Papua menjadi pemimpin di daerahnya, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih mempercayai orang Papua untuk menjadi pemimpin di daerahnya sendiri.
Keberpihakan terhadap pengusaha OAP dimulai dengan kegiatan pelatihan dan uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Pegunungan (HPOAPP) oleh Dinas PUPR bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura.
Walaupun kondisi ini cukup pahit dan sangat memprihatinkan, tapi apalah daya demi menghidupkan keluarga, mereka tetap setia dengan kokoh duduk dengan bealaskan terpal untuk berjualan. Sebagian besar pedagang OAP di pasar Youtefa Abepura berjualan hasil taninya. Seperti sayur maupun buah buahan.
“Kita dari pengojek yang ada di Wamena meminta lapangan pekerjaan ini diberikan bagi OAP, memang ada aturan lain, namun kita ada Undang –undang Otsus, sehingga khusus untuk ojek di Kota Wamena, harus putra daerah,”ungkapnya, Rabu (21/6) kemarin.
Aksi ini digelar bertujuan meminta pihak kampus memberikan kuota 100% untuk calon mahasiswa baru (Maba) OAP yang masuk di kampus itu , selain itu mereka juga meminta agar adanya penurunan SPP yang menurut mereka semakin mahal.
Kepala BLKI Provinsi Papua Yahya Itlay menyampaikan, peserta program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2023.
Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, mengatakan, program ini dikhususkan bagi kaum milenial. Mengapa ada pilihan semacam ini, karena pemkot Jayapura sudah mengevaluasi pelaksanaan setiap program bantuan yang diturunkan dari pemerintah.
