Menangapi terkait dengan hal itu, Ketua MAjelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar Rollo, mengaku bangga dan senang, serta menyampaikan ucapan terimakasih kepada presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan untuk orang Papua terlibat dalam sistem.
Ini adalah tindak lanjut pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dalam sambutannya saat penutupan paripurna penetapan APBD Perubahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika beberapa waktu lalu yang mengatakan akan merombak sistem pendidikan di Sentra Pendidikan.
  "Berharap dengan adanya kegiatan ini, mereka akan memperoleh sertifikat atau dengan kata lain mereka sudah profesional dalam melaksanakan usahanya sebagai barista di kota Jayapura," katanya.
  Max Abner mengatakan dalam proses perekrutan DPRK ditemukan banyak kejanggalan, namun ia tidak menyebutkan namanya secara detail. Seharusnya kata Max Abner dalam perekrutan DPRK itu harus melibatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural dan keaslian orang asli Papua (OAP).
 Malam itu, pembeli sedang ramai-ramainya di Rot-Bar Kompak (Ko Makan Pasti Kembali) yang mana penjualnya adalah anak-anak muda Papua. Menggunakan sarung tangan plastik di kedua tangannya, Emison fokus memanggang setiap sisi roti.
 Nerlince menjelaskan bahwa sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama.
Dalam menjalankan program pembelajaran bahasa Inggris ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika bekerja sama dengan sebuah lembaga sebagai pihak ketiga. Mereka akan mengajar di 3 Sekolah Dasar (SD).
Sejatinya bukan kali ini saja sikap keberatan dari masyarakat ditunjukkan. beberapa diantaranya bahkan meggandeng NGO lingkungan internasional untuk membantu menyuarakan. Apalagi disinyalir untuk lahan di Papua Selatan ini nantinya terjdi konflik kepentingan antara dua perusahaan besar yang mengklaim merupakan penugasan atau utusan negara.
 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura Abdul Majid menjelaskan, Bantuan Operasional Sekolah dari Pemkot Jayapura itu diberikan dalam rangka untuk menunjang dan mengawal angka partisipasi sekolah dari masyarakat asli Papua terutama di jenjang TK Paud SD SMP SMA dan SMK di mana lokasi anggaran itu didanai melalui dana otonomi khusus.
Jack menjelaskan, bertempat di Kantor Distrik Sentani, antusias masyarakat OAP asal wilayah adat Kabupaten Jayapura yang mendaftar sangat cukup antusias . Dia berharap dari 8 anggota yang diangkat lewat jalur Otsus bisa dipenuhi dengan baik, tanpa ada kendala apapun.
