Latsar ini CPNS formasi 2018 ini diikuti sebanyak 401 CPNS. Menurut Pj Sekda Nduga sekaligus ketua tim, Pelaksanaan Latsar, Ricky Kapelle, SSTP mengatakan kegiatan latsar CPNS yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Nduga, namun pihaknya telah berkoordinasi dengan panitia dan keamanan agar palaksanaan Latsar dapat berjalan dengan aman dan nyaman
Penyaluran bantuan modal usaha ini merupakan tahap ke-2 pada tahun ini dengan jumlah sasaran 60 Pengusaha Asli Nduga. Sebelumnya bantuan modal usaha tahap 1 telah disalurkan kepada 20 usaha, sehingga total bantuan modal usaha yg akan mendapatkan bantuan modal usaha sebanyak 80 usaha.
“Proses hukum kepada mereka harus transparan dan didepan masyarakat agar kami masyarakat merasakan ada keadilan untuk kami oleh karena itu para pelaku harus dibawah kembali ke Timika, ini massalah kemanusiaan,” ungkapnya Senin (19/9) kemarin
Ketua DWP Provinsi Papua menyatakan, dengan pengukuhan ketua dan pengurus DWP Kabupten Nduga diharapkan pengurus yang baru dapat membina anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar organisasi dapat berjalan dengan baik.
Penyerahan laporan pemeriksaan ini diterima langsung oleh Plh Sekda Nduga Ricky Y. Kapelle, S.Stp dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Arjuna Sakir di Kantor BPK RI Perwakilan Papua pada Jumat (29/7) yang juga dihadiri oleh Wakil I DPRD Nduga, Alimi Gwijangge, Kepala Inspektorat Kabupaten Nduga Muh. Tahir S.Pd, S.Sos.
Direktur LBH Apik Jayapura Nur Aida Duwila menyebut, perhatian kita kepada anak dahulu itu berbeda dengan sekarang. Dimana sekarang pemeritah punya perhatian khusus hingga adanya UU perlindungan anak, sebab anak adalah masa depan bangsa yang harus diperhatikan.
Bupati Namia mengaprseasi Dinas Perikanan yang telah melaksanakan kegiatan diklat tersebut. Dimana tujuan kegiatan tersebut memeberikan ilmu pengetahuan untuk mengelola usaha perikanan agar dapat memberikan sumber pemasukan dalam bidang perikanan yang dilaksanakan oleh maaysrakat Nduga.
"Kami akan tetap memberikan kepastian terhadap keamanan kepada masyarakat sipil di lokasi titik rawan, karena sebagian besar masyarakat masih melakukan aktivitas,” ungkap Danrem JO Sembiring, Selasa (19/7).
“Ada 19 kampung di Kabupaten Nduga yang tertinggal kemarin. Jadi (kampung) ini belum sempat mengajukan tagihan tetapi batas waktunya sudah berakhir,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH., mendorong Penjabat Bupati Nduga untuk bisa mengatasi persoalan yang terjadi di wilayahnya. Mengingat kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi.
