Menanggapi hal itu, Anggota DPR Papua, Alberth Merauje menegaskan bahwa persoalan PSN tidak dapat serta-merta ditolak maupun diterima tanpa melalui dialog dan kajian menyeluruh yang melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Men
Pangdam menengaskan, pihaknya tidak melakukan pelarangan ketika ada yang mau putar dan nonton bareng. Bahkan dia mengimbau jika ada yang mau menggelar nonton bareng untuk ikut mengundang pihaknya. ‘’Sekali lagi, kalau ada masyarakat yang me
Menurut Teddy, pihaknya menerima laporan bahwa pada Sabtu, 23 Mei 2026, sekitar 10 aparat militer bersenjata lengkap menggunakan kendaraan mendatangi lokasi pemalangan salib yang dilakukan Marga Kamuyend sebagai bentuk penolakan terhadap pr
Juru Bicara TNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pembuat film dokumenter tersebut. Menurutnya, dokumenter Pesta Babi menjadi gambaran nyata mengenai kondisi Papua saat ini, terutama terkait persoalan kerusakan h
Diketahui, sebanyak 17 unit sepeda motor milik warga yang ada di sekitar Pelabuhan Kondap, Kelapa Lima Merauke yang di pakir warga di tempat parkir Pelabuhan Kondap tersebut ditemukan pemiliknya pada pagi harinya terbakar. Dari 17 unit moto
Sebanyak 41 paket pekerjaan telah dimenangkan lewat tender untuk cetak sawah baru di Merauke tahun 2026. Sebanyak 41 paket pekerjaan tersebut ditenderkan lewat e-Katalog yang disediakan pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian Republik
Kamus menjelaskan bahwa masuknya investasi berskala raksasa dalam wujud Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti perkebunan tebu, sawit, food estate, dan pertambangan di Merauke serta wilayah Papua lainnya telah memicu perampasan ruang hidup
Wakil Komandan Kodaeral XI, Laksma TNI Wawan T. Atmaja, turut mendampingi meninjau langsung lahan ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam
‘’Menyangkut perkara utang Pemda Merauke dalam hal ini RSUD Merauke, telah terjadi putusan Pengadiloan Negeri Merauke dilakukan dengan mekanisme perdamaian. Diakui karena ada kontrak. Pembayaran akan dilakukan pihak rumah sakit tahun 2026 i
Efisiensi yang dilakukan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran ternyata juga menyasar dana yang diturunkan ke setiap desa atau kampung yang ada di Provinsi Papua Selatan. Jika di tahun 2025 lalu, dana Desa yang dituru
