Permohonan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, bersama jajarannya untuk selanjutnya dilakukan proses penelaahan dan asesmen awal terhadap pengajuan perlindungan yang diminta Mama Yasinta. Pengajuan perlindungan i
Pemerintah Kabupaten Merauke memberikan ruang kepada pihak-pihak yang merasa belum menerima haknya di Pengadilan Negeri Merauke terkait dengan penyelesaian pembayaran tanah GOR Hiad Say Merauke yang dipalang oleh sekelompok masyarakat yang
“Kenapa yang dibahas hanya pesta babi di Merauke? Kenapa tidak melihat Sumatera Selatan yang kami buka dan kembangkan hingga ratusan ribu hektare? Kenapa tidak melihat Kalimantan Selatan yang rawa-rawanya kami sulap menjadi lahan produktif
Penilaian itu disampaikan PAHAM Papua menyusul laporan polisi yang didaftarkan Mama Yasinta di Polda Metro Jaya pada 29 Mei 2026 dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketua PAHAM Papua, Gustav Kawer men
Menurut dia, total siswa yang mendaftar secara online sebanyak 95 orang yang terdiri dari Kabupaten Merauke sebantak 71 orang, Kabupaten Asmat sebanyak 8 orang, Kabupaten Mappi 8 orang, dan Kabupaten Boven Digoel sebanyak 8 orang. Namun yan
Medical Klinik pertama milik orang asli Papua kini hadir di Merauke seiring dengan peresmian dan pemberkatan klinik tersebut, Senin (1/6).
Klinik diberi nama DC Medical yang merupakan kepanjangan dari Dominikus Cambu nama dari pemilik klini
Tim Kolaborasi Pesta Babi menegaskan, Mama Yasinta merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Malind dan komunitasnya, jauh sebelum proses produksi film dilakukan. Karena itu, tim meminta publik untuk tidak terbu
Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan cetak sawah baru seluas 120.000 hektar. Direktur Jenderal (Dirjen) Lahan dan Irigasi Kementan RI, Dr. Hermanto mengungkapkan, dari targe
Mama Sinta menegaskan keberangkatannya ke Jakarta dilakukan atas kemauan sendiri dan menggunakan biaya pribadi. Tujuannya datang ke ibu kota adalah untuk mencari keadilan, terkait penggunaan wajahnya tanpa izin dalam film dokumenter berjudu
Menanggapi hal itu, Anggota DPR Papua, Alberth Merauje menegaskan bahwa persoalan PSN tidak dapat serta-merta ditolak maupun diterima tanpa melalui dialog dan kajian menyeluruh yang melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Men
