Dirinya memahami dan memaklumi situasi yang sedang berjalan, namun sudah dijaminkan jika permasalahan tanah sudah selesai, tugas yang kedua kalau masalah lokasi sudah selesai maka dilakukan presiapan seperti pematangan lahan termasuk dokumen surat yang harus diselesaikan.
Tito sendiri mengaku sudah mendengar rekaman suara tersebut dan sempat kaget. Iapun memerintahkan untuk ini ditelusuri. Mendagri memerintahkan Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong melakukan pemeriksan internal terhadap Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait berkaitan dengan rekaman tersebut. Tito mengaku begitu mendapat rekaman suara itu langsung memerintahkan Pj Gubernur Papua melakukan pemeriksaan internal.
“Dari nama-nama tersebut, nantinya kita teruskan keputusannya dari menteri dalam hal ini pemerintah pusat,” kata Ramses. Sebelumnya, Kemendagri melantik 42 anggota Pansel DPRP di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Tito menjelaskan, pihaknya akan bertemu dengan kementerian koordinator yang saat ini terbagi menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pemilihan anggota DPRP jalur Otsus, nampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya belum ada keputusan dari pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Ramses mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat permohonan melakukan open bidding atau seleksi terbuka ke Kemendagri. Hanya saja, sampai sekarang belum ada surat izin dari Kemendagri belum diterima Pemprov Papua.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit Ir. Hengky Hiskia Jhoku, mengatakan, adanya pro kontra penggantian dan pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI , ada yang setuju ada yang tidak, menurutnya seorang Pj Bupati merupakan pejabat birokrasi atau ASN, yang mana diatur oleh mekanisme dan juga aturan yang berlaku di birokrasi, serta bukan jabatan politik.
Jeri pun menyebut bahwa roda pemerintahan saat ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagai aparatur sipil negara (ASN) tetap bekerja sebagaimana mestinya.
“Pada prinsipnya ASN bagian dari tugas roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan tetap berjalan,” ucapnya.
Ramses diingatkan beberapa hal, yang pertama bagaimana menyiapkan pejabat pengganti Pj Sekda Papua yang sudah waktunya diganti, kedua untuk pejabat eselon yang sudah mengikusi seleksi dan dinyatakan lolos diminta untuk segera dilakukan pelantikan.
Secara khusus, problem internal di dalam Pemerintah Provinsi Papua yang dimaksudkan Yakobus berkaitan dengan sumber daya manusianya. Belakangan banyak sekali ASN yang melakukan aksi demo di kantor gubernur.
