Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ yang mengatur penyesuaian pelaksana
Kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah daerah awalnya dimaksudkan untuk mengurai antrean, namun justru menimbulkan efek sebaliknya. Menurutnya, pembatasan pengisian BBM—sekitar 30 liter per kendaraan—ditafsirka
Percepatan pembangunan dan renovasi rumah tersebut merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Agenda ini menempatkan sektor perumahan sebagai prioritas nasional dalam meningk
Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan."Cuma ada satu yang
Maruli menilai, aksi pengibaran bendera putih tersebut harus dimaklumi. Sebab, warga Aceh memang mengalami kesulitan. Banyak korban meninggal dunia, tidak sedikit yang masih hilang. Ada pula korban yang kehilangan keluar
Menanggapi itu, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebutkan bahwa, pernyataan ini penting sebagai peringatan politik, namun perlu ditempatkan s
Tito menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal. Langkah ini sejalan dengan a
Tito menyampaikan pemerintah telah menyiapkan mekanisme diskon melalui koordinasi lintas sektor. Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Kepala Dinas Penan
“Beliau memerintahkan agar segera dilakukan perbaikan melalui audit. Audit internal harus dilakukan untuk mengetahui masalahnya di mana. Rumah sakit-rumah sakit dikumpulkan, termasuk pejabat di Dinas Kesehatan baik tingk
Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp
