Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan Dana Desa  akan dialokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan dalam mendukung program MBG. Untuk menguatkan Permendes itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang pengelolaan DD tersebut.
  "Silahkan berkoordinasi dengan Bulog di daerah dan kami akan mendukung sepenuhnya," tegas Ahmad Mustari seraya mengaku belum mendapat laporan terkait permintaan beras untuk program tersebut.
Hendhi melanjutkan, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pangkogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi dan Pangkoop TNI Habema Mayjen TNI Lucky Avianto. Dalam program ini, Hendhi memastikan pihak Kostrad menyajikan makanan yang bernilai bergizi tinggi dan higienis.
“ Pada dasarnya kita sudah siapkan anggaran terkait program tersebut, namun kita masih menunggu berapa yang ditanggung pusat, provinsi dan kita tanggung berapa, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (21/1) kembali.
Kepala Bulog Wamena Stevanus Kurniawan menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan dukungan bulog dalam program makan bergizi gratis di wilayah Papua Pegunungan, namu pada intinya pihaknya siap mendukung program tersebut dari sisi penyediaan beras yang dibutuhkan pemerintah.
Menurut Majid, saat ini SPPG Abepura dan Heram sedang menyiapkan beberapa hal diantaranya, takaran Gizi, dapur umum dan beberapa poin lainnya. "Rencananya program MBG ini akan dijalankan selama 5 hari dalam satu minggu untuk 7000 siswa-siswi di dua distrik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK," tuturnya.
 Gubernur juga mengusulkan anggaran berbeda untuk wilayah di Papua, menyesuaikan dengan kebutuhan dan biaya lokal. Untuk Kota Jayapura, anggaran diusulkan Rp 25 ribu per porsi, Kabupaten Jayapura Rp 30 ribu, dan Yapen Rp 40 ribu.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan yang didengar dari pemerintah pusat kemungkinan besar harga yang diterapkan untuk Papua dalam penerapan MBG ini akan berbeda dengan daerah lain, namun belum ada petunjuk teknis yang mengatur dari pemerintah pusat ke Kabupaten, meskipun dari provinsi Papua Pegunungan sudah melakukan ujicoba dengan standar harga Rp 30.000.
"Memang kita di Kabupaten Jayapura, beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan program makan bergizi gratis bagi siswa SD dan ada 2 SD yang menjadi pilot projek, namun untuk saat belum ada penugasan untuk kita," katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (14/1) kemarin.
 Theos mengatakan DPRK Jayapura siap mendukung penuh pelaksanaan program nasional pemberian makan siang bergizi gratis kepada siswa-siswi SD dan SMP hingga SMA di kota setempat seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
