PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
Beberapa dinas dilibatkan dalam mensukseskan program ini, mulai dari DPMK, Kesehatan, pendidikan , Pertanian dan bidang-bidang yang lainnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Jean Rollo menyatakan ketersediaan pangan di Kota Jayapura masih aman, dipastikan kondisi tersebut akan bisa memenuhi kebutuhan program MBG.
Kegiatan yang merupakan ujicoba mandiri Pemprov itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A beserta Pj. Ketua PKK, Herwin M. Wanggai dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo.
“Yang menjadi kendala kami saat ini adalah harga program MBG bagi anak-anak di Provinsi Papua. Menurut pemerintah kabupaten setempat tidak cukup. Oleh sebab itu, perlu ada inovasi dan kerja sama tim,” kata Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
Menurutnya, dari informasi yang diperolehnya, Pemda bakal melakukan refocusing anggaran atau pengalihan anggaran kegiatan tertentu ke program MBG, namun hingga kini belum ada juknis juga tentang pembiayaan program makan bergizi itu.
"Program MBG dipastikan dapat membantu perekonomian petani di Kampung kita karena mereka bisa memasok bahan pangan lokal untuk program tersebut. Sekarang yang menjadi catatan pentingnya adalah bagaimana upaya kita dalam mengelola atau memanfaatkan pangan lokal yang ada agar," tuturnya.
"Kami telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025, tetapi implementasi nya masih menunggu juknis dari pusat agar sesuai dengan kebijakan nasional, " katanya.
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan Dana Desa akan dialokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan dalam mendukung program MBG. Untuk menguatkan Permendes itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang pengelolaan DD tersebut.
"Silahkan berkoordinasi dengan Bulog di daerah dan kami akan mendukung sepenuhnya," tegas Ahmad Mustari seraya mengaku belum mendapat laporan terkait permintaan beras untuk program tersebut.
Hendhi melanjutkan, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pangkogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi dan Pangkoop TNI Habema Mayjen TNI Lucky Avianto. Dalam program ini, Hendhi memastikan pihak Kostrad menyajikan makanan yang bernilai bergizi tinggi dan higienis.
