Esau menambahkan bahwa untuk Dekai sendiri ada sekitar 3000 an peserta didik mulai dari SD-SMA dan perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk penerapannya khususnya daerah pegunungan karena banyak sekolah yang berada di pelosok dan itu menggunakan pesawat. Sebelumnya ada beberapa daerah semisal di Dogiyai dan Intan Jaya yang terjadi penolakan namun disinyalir aksi tersebut tidak murni karena ditunggangi kelompok berseberangan.
Greenpeace adalah organisasi lingkungan independen yang selama ini konsen mengkritisi kebijakan pemerintah. Sedangkan Celios adalah lembaga think thank yang berbasis di Jakarta. Lembaga yang lebih banyak berbicara soal sektor ekonomi. Dijelaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dinilai memperkuat warisan Joko Widodo yang menguntungkan oligarki namun merugikan rakyat dan lingkungan.
Direktur Pusat Studi Pembangunan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Papua Universitas Cenderawasih Papua, Julius Ary Mollet menerangkan bahwa Presiden Prabowo lebih melakukan efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas dalam melakukan studi banding dan lainnya. Termasuk yang berjalan dinas ke luar negeri.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
Beberapa dinas dilibatkan dalam mensukseskan program ini, mulai dari DPMK, Kesehatan, pendidikan , Pertanian dan bidang-bidang yang lainnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Jean Rollo menyatakan ketersediaan pangan di Kota Jayapura masih aman, dipastikan kondisi tersebut akan bisa memenuhi kebutuhan program MBG.
Kegiatan yang merupakan ujicoba mandiri Pemprov itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A beserta Pj. Ketua PKK, Herwin M. Wanggai dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo.
“Yang menjadi kendala kami saat ini adalah harga program MBG bagi anak-anak di Provinsi Papua. Menurut pemerintah kabupaten setempat tidak cukup. Oleh sebab itu, perlu ada inovasi dan kerja sama tim,” kata Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
Menurutnya, dari informasi yang diperolehnya, Pemda bakal melakukan refocusing anggaran atau pengalihan anggaran kegiatan tertentu ke program MBG, namun hingga kini belum ada juknis juga tentang pembiayaan program makan bergizi itu.
"Program MBG dipastikan dapat membantu perekonomian petani di Kampung kita karena mereka bisa memasok bahan pangan lokal untuk program tersebut. Sekarang yang menjadi catatan pentingnya adalah bagaimana upaya kita dalam mengelola atau memanfaatkan pangan lokal yang ada agar," tuturnya.
"Kami telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025, tetapi implementasi nya masih menunggu juknis dari pusat agar sesuai dengan kebijakan nasional, " katanya.
