Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan Dana Desa akan dialokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan dalam mendukung program MBG. Untuk memperkuat Permendes itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang pengelolaan DD tersebut.
"Alhamdulillah, program MBG berjalan lancar. Yang mengantar makanan juga tidak pernah terlambat selalu tepat waktu. Untuk jenis makananya, makanan kering yang tersedia kan selama bulan puasa untuk menghargai anak-anak muslim lain," kata Laeli Zamzani Guru Bidang Kurikulum SD Vim 1 Kotaraja, kepada Cenderawasih Pos
Dikatakan, pelaksanaan MBG belum bisa 100 persen. Sebab, di Kota Jayapura misalnya dengan jumlah 62 ribu pelajar diperlukan sekitar 20 dapur umum. “Pelaksanaannya bergantung pada kesiapan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.
Panitia penerimaan rekrutmen ASN BGN dari Kemhan juga agak kewalahan dengan banyaknya peserta yang ikut tes tersebut. Dan terdengar celetuk sedikit kecewa dengan beberapa pihak yang telah mempublikasikan pengumuman perekrutan tersebut.
Pastor menyampaikan bahwa persoalan MBG ini sejatinya menjadi program yang baik asal disiapkan atau disosialisasikan secara baik. "Kalau disiapkan dengan baik, disosialisasikan dengan baik maka ini akan mejadi berkat bagi orang Papua atau anak seluruh Indonesia. Tapi jika ini dijalankan tanpa sosialisasi kemudian langsung dieksekusi maka orang juga akan berfikir dan curiga," katanya kepada Cenderawasih Pos
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jeni O. Usmani mengatakan, terdapat perbedaan teknis antara wilayah kota dan pedalaman. Di wilayah kota, makanan akan disiapkan di dapur umum dan diantar ke sekolah. Sementara di pedalaman, penyajian makanan dikelola pihak sekolah dengan menunjuk pihak ketiga.
“Tadi saya lihat masyarakat kita memilih mengelola MBG sendiri, begitu juga dengan LMA yang ada di sembilan kabupaten/kota. Mereka menyatakan sikap menyerahkan pengelolaannya ke gereja dan sekolah, lalu LMA akan mengawalnya,” ungkap Lenis kepada wartawan.
"Saya ini belum tahu secara pasti pelaksanaan MBG itu teknisnya seperti apa, ini saja baru tahap sosialisasi, bahkan kami belum ada informasi secara langsung kapan pelaksanaannya, berapa dapur umumnya, karena masih tahap sosialisasi," katanya kepada Cenderawasih Pos
“ Kami Melakukan validasi jumlah penerima program makan bergizi gratis tahap satu di kabupaten Sarmi. Dimana awalnya penerima hanya terdiri dari siswa saja. namun terjadi perubahan dimana ada guru, penjaga sekolah dan petugas kebersihan sekolah pun menerima makan gratis saat waktu belajar,” jelas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sarmi Femmy F. Y. Kreeuw, ST.
Makan menurutnya merupakan kebutuhan dasar manusia, sama halnya dengan pendidikan. "Ini kami sampaikan ketika menjadi narasumber dalam seminar sehari dengan tema buat ko dan sa, apakah penting makan bergizi gratis di Papua yang dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Asrama Mahasiswa Katolik, Tauboria, Abepura Jayapura ke 49 belum lama ini.
