‘’Pemilihan pimpinan KPU sudah dilakukan setelah pelantikan tadi, dimana saya sendiri dipercaya teman-teman komisioner KPU Provinsi Papua Selatan sebagai Ketua KPU Provinsi Papua Selatan,’’ kata Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze, SH, dihubungi saat media ini lewat telepon selulernya, beberapa saat setelah pelantikan tersebut.
Kelima komisioner KPU Papua Selatan yang terpilih dan telah ditetapkan tersebut adalah Alson Markus Kambu, Daniel Ndiwaen, Helda Richarda Ambay, Jufri Toatubun dan Theresia Mahuse.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan, pendanaan penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pilpres berdasarkan Undang undang 7 tahun 2017 bersumber dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
BIAK – Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Papua Simon Yason Mandowen mengakui jajaran ad hocd nya di tingkat distrik dan kampung telah banyak memberikan informasi kepada pihaknya terkait dengan segala hal yang bersifat hambatan dan kendala yang di hadapi dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih.
Provinsi Papua Pegunungan, ada 18 Parpol yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun pada saat pendaftaran Caleg, 1 sampai 14 Mei, hanya 17 Parpol saja yang menyerahkan berkas calon anggota DPRD Provinsi ke KPU.
Hasyim mengatakan, selama proses pendaftaran pihaknya hanya mengecek kelengkapan syarat. Adapun validitas dari berkas-berkas tersebut, baru di cek per 15 Mei 2023. Dalam memvalidasi berkas, ada dua aspek yang dipastikan, yakni kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen.
Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Simon Yason Mandowen berharap kepada seluruh Partai Politik(Parpol)Â peserta Pemilu, Tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor, agar tetap mematuhi aturan (regulasi ) yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.
Dari 18 partai politik yang ada di Kota Jayapura, semuanya telah mendaftarkan bakal calonnya masing masing. Pada hari terakhir tahapan pendaftran terdapat 6 partai politik yang resmi mendaftarkan bakal calonnya ke KPU Kota Jayapura.
 Ia pun menyebut walaupun proses pemilihan legislatif sudah masuk pada tahapan pemeriksaan berkas administrasi bakal calon, namun pembiayaan itu masih menggunakan dana ABN. Masih cukup dengan dana ABPN, tapi memang hal ini tetap kita usulkan ke Pemkot.
