Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh penyelenggara pemilihan umum (pemilu) atas kerja kerasnya dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Untuk KPU Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dianggarkan sebesar Rp 55 miliar. Ini juga di luar dari dana hibah untuk Bawaslu Kabupaten Jayapura maupun untuk hal keamanan pada saat Pemilu.
Dalam kesempatan ini, mewakili Ketua KPU Kabupaten Sarmi, Divisi Humas dan Pengawasan Syarul Rahman menyampaikan terima kasih kepada KPU Provinsi Papua atas kepercayaannya memilih Sarmi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ll Provinsi Papua.
 Selain menyiapkan logistik kampanye, tapi juga KPU Kota Jayapura sedang menyusun administrasi untuk logistik Pemilu, seperti surat suara. Dimana pada pemilu kali ini, surat-surat peserta pemilu, hanya mencantumkan nama, dan jenis kelamin dan nomor urut, sementara foto peserta pemilu tidak lagi dicantumkan.
Ia pun mempertanyakan, pihak-pihak yang menyebutkan bahwa pemilu mudah diintervensi. Sebab, di setiap tempat pemungutan suata (TPS) terdapat saksi dari partai politik dan aparat keamanan yang selalu berjaga agar proses pemungutan suara berjalan lancar.
Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo memberikan dana hibah Pemilu tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Yalimo. Acara tersebut diadakan di salah satu Hotel di Jayapura, 3 November lalu. Pemberian dana hibah ini dihadiri oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek,SPD.MM, Sekda yalimo Dr. Isak Yando,M.Si , para pimpinan OPD dilingkungan Pemda Yalimo, Ketua KPU Yalimo Nehemia Walianggen bersama komisioner KPU Yalimo.
 Pasalnya jadwal dan tahapan kampanye baru dibuka mulai 28 November-10 Febuari 2024 mendatang. "Saya minta kepada para Calon anggota legislatif yang ada di Kota Jayapura, agar patuh dengan aturan Pemilu," tegas Frans Rumsarwir, saat diwawancarai Cenderawasih Pos, Senin (6/11).
"Untuk dana hibah ke KPU Kabupaten Jayapura tetap ada dan kita ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jadi semua nanti soal perhitungan berapa dana hibahnya, TAPD yang tahu mekanismenya. Tapi yang pasti tetap kita berikan dana hibah sesuai kemampuan keuangan daerah,"ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.
Daniel menjelaskan, terkait Surat Nomor 900.1.1 yang disampaikan Mendagri untuk Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jayapura sampai tanggal 3 November 2023 KPU Kabupaten Jayapura sudah berkoordinasi dengan Pemkab Jayapura terkait dana permoho8nan hibah Pemilu 2024.
Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Felani, S.I.K., melalui Kabag Ops Polres Paniai, AKP Henry Joedo Manurung, S.S.o.s., menjelaskan bahwa pengamanan dan patroli ini dilakukan dalam rangka memastikan kelancaran pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilu 2024. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses pengumuman DCT berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis.
