Komisioner KPU RI Koordinator Divisi Teknis Idham Holik menyatakan pelaksanaan Pilkada ini penyelenggara di Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota harus memastikan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada ini bisa lebih dewasa, lebih matang lagi dalam menerima semua hasil yang dicapai.
Aksi ini menuntut pendiskualifikasian anggota PPD Jayapura Utara (Japut). Adapun anggota PPD Japut ini atas nama Oktavianus Karubaba dan Griffith Yustine Dumbon. Keduanya diduga menyalahi peraturan DKPP Nomor 02 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
  Devisi Teknis KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumaf, mengatakan saat verifikasi yang dilakukan terhadap berkas dukungan yang diserahkan dimana berkasnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
Anggaran, kata Wabup Riduwan telah diberikan kepada penyelenggara baik KPU dan Bawaslu dan pihak keamanan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tersebut dan berharap hibah yang telah diberikan tersebut dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Â
Komisioner KPU RI Devisi Teknis Idham Holik menyatakan Pilkada di Provinsi Papua Pegunungan adalah salah satu sejarah baru, dimana Pemilu ini adalah yang pertama bagi masyarakat di 8 kabupaten untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan secara langsung.
  Kepala Lapas Abepura, Sulistyo Wibowo menyampaikan, pihak Kanwil Kemenkumham Papua, khususnya UPT Pemasyarakatan, sangat mendukung terselenggaranya Pilkada di Provinsi Papua.
Dalam pelantikan PPD Se-Kabupaten Dogiyai, Ketua KPU Dogiyai, Elias Ramos Petege menyampaikan, calon anggota PPD yang ikut seleksi sebanyak 661 orang dan terakhir yang terpilih dan ditetapkan 50 orang.Â
Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya Silas Hubi mengaku jika Pelantikan hari ini perdistrik ada 5 orang, sehingga ditotalkan dari 40 distrik ada 200 orang anggota PPD yang dilantik pada hari ini, diharapkan usai dilantik mereka bisa melakukan tugas sesuai dengan arahan KPU Jayawijaya.
Selain itu, Bambang mengeluhkan kualitas aplikasi yang bermasalah. Bahkan, dia menuding ada fitur yang bisa mengubah dokumen C hasil yang diunggah. Kuasa hukum Ganjar menyampaikan hal senada.
