Ketiganya, yakni Hotel Cendrawasih Abadi di Entrop, Hotel Galaxi Waena, dan Hotel Anggrek di Waena. Meski pihaknya telah memberikan sanksi tegas berupa sanksi adminitrasi dan pemasangan plang, namun tidak juga mendapatkan respon dari pihak hotel sendiri.
Bahkan mulai dari pejabat hingga staf bergerak cepat untuk menyiapkan data yang dibutuhkan termasuk barang yang harusnya ditindaklanjuti saat itu juga langsung dieksekusi. Terkait ini Ketua Fraksi Golkar, Tan Wie Long mengapresiasi kedatangan tim KPK tersebut.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan tujuan menemui Bappenda untuk melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Dari pertemuan yang dipimpinnya, dan juga dihadiri anggota KPK lainnya.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan 24 kendaraan di antaranya dikuasai mantan anggota DPR Papua. Sementara sisanya berada di tangan mantan pejabat eksekutif.
“Ini bagian tindak lanjut dan sesungguhnya ini sudah lama dimana Juli tahun 2023 lalu kami lakukan pendampingan penyelamatan aset – aset Pemprov Papua dimana ketika itu ada 141 unit di Pemprov dan 90 di DPRP,” kata Dian kepada wartawan di halaman parkir belakang kantor DPRP.
Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan keempat terdakwa tersebut, yakni mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2015-2020 Totok Suharto, Direktur PT Waringin Megah Arif Yahya, Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima Gustaf Urbanus Pantadianan, serta Site Engineer PT Geo Inti Spasial Budiyanto Wijaya.
Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan keempat terdakwa tersebut, yakni mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2015-2020 Totok Suharto, Direktur PT Waringin Megah Arif Yahya, Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima Gustaf Urbanus Pantadianan, serta Site Engineer PT Geo Inti Spasial Budiyanto Wijaya.
Kasatgas Pencegahan V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Nurul Ichsan Alhuda menyatakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan data KPK menjadi salah satu ruang melakukan tindak pidana korupsi yang paling banyak ditemukan dari sejumlah kasus yang korupsi yang ditangani KPK dari pengadaan barang dan jasa.
“Sesuai dengan Fungsi kita, tetap akan dilakukan fungsi control baik peada Pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu kami berharap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengikuti dan mengetahui mekanismenya agar bisa melakukan pencegahan korupsi,”bebernya
Pj Gubernur mengapresiasi seluruh pejabat di wilayahnya yang berhasil meningkatkan capaian MCP Papua. Ia pun berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Provinsi Papua.
