Meskipun masalah hak pilih merupakan hak dari warga itu sendiri dan bebas untuk memilih sesuai hati nurani, tetapi tidak menjadi bagian dari Golongan putih (Golput) dan jangan mudah percaya dengan hoax.
  Karena itu kata dia, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu tentu Dinas Perhubungan kota Jayapura tidak bisa bergerak sendiri. Terutama harus ada kolaborasi dengan pihak lain terutama setiap polisi lalu lintas.
Patrige mengatakan bahwa Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Papua sedang melakukan penyelidikan terhadap bahan peledak yang ada di dalam benda tersebut untuk diteliti secara laboratorium.
Meski terlihat agak kaku namun keempat paslon mendapat apresiasi lantaran mampu memberikan pertanyaan dan jawaban tanpa ada sandungan. Hanya saja dari durasi waktu yang diberikan panitia selama 2 menit dirasa belum cukup untuk mengcover semua pertanyaan maupun jawaban dan sanggahan yang diberikan. Keempat paslon nampaknya keteteran dengan waktu singkat yang diberikan dan dampaknya, seluruh paslon ada yang tidak tuntas memberikan jawaban atau penjelasan secara gamblang.
  Menurut Anggai, jumlah DPT pada empat distrik di daerah ini yakni Distrik Jayapura Utara 72.489 jiwa, Distrik Jayapura Selatan 68.144 pemilih dan Distrik Abepura sebanyak 89.670 pemilih serta Distrik Muara Tami 16.476 pemilih.
Kepala Dinas Perhubungan kota Jayapura, Justin Sitorus menjelaskan, sehubungan dengan kebijakan baru itu sejauh ini pihaknya terus membangun komunikasi yang Intens dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
  Dia mengatakan dua event itu sama-sama sama-sama ingin memberikan kontribusi terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kota Jayapura. Namun lebih daripada itu melalui kegiatan ini sebenarnya masyarakat terutama kaum muda bisa menyalurkan minat dan bakatnya dan itu bisa memberikan nilai tersendiri bagi mereka ke depannya.
  Kadang kala satu minggu hanya satu kali mengalir, bahkan sama sekali tidak mendapat aliran. Sehingga warga terpaksa harus membeli air menggunakan mobil tangki. Di satu sisi, meski aliran PDAM tidak stabil, namun warga tetap wajib membayar iuran bulanan.
  Sepintas dari ucapannya, mereka mengeluhkan kebijakan Pemkot Jayapura yang dinilai sangat merugikan mereka. Pasalnya setelah aktivitas penjualan difokuskan ke dalam pasar, mereka tidak lagi mendapatkan kunjungan pembeli, hingga merugi karena tidak ada penghasilan.
"Peristiwa ini bukti petunjuknya sangat menolong polisi untuk sesegera mungkin mengungkapkan pelakunya. Saya mengatakan bukti petunjuknya karena disekitar lokasi ini saya lihat kurang lebih sebanyak 17 CCTV," ujar Frits, kepada Wartawan.
