Melissa mengatakan sejauh ini pihaknya lebih mengutamakan melayani pasien yang lebih beresiko terkena penyakit menular seperti IMS, HIV, sifilis dan lainnya. "Saya mengapresiasinya mereka, mau begitu mematuhi, kalaupun ada beberapa orang yang tidak mau tetapi lebih banyak yang mau," ungkapnya.
  Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan program ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan aparatur mulai dari tingkat bawah akan pentingnya pemberantasan korupsi karena ini merupakan tanggung jawab bersama.
   Ia mengungkapkan dari sebanyak 272.256 unit kendaraan yang terdaftar sepanjang tahun 2024, hanya 60.584 unit kendaraan yang taat pajak atau hanya 22,25 persen. Anggraini menyebut dari jumlah 272.256 unit itu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.
 Menurut Makzi, saat ini memang masih dalam tahap penyusunan, pembahasan dan penyusunan APBKam tahun 2025. Tahapan ini sudah berjalan sejak Agustus 2024 yakni, Musrembang, rencana kerja pemerintah Kampung dan tahapan-tahapan yang lainnya.
  Dari data yang dihimpun Cenderawasih Pos di UPPD Samsat Jayapura, kendaraan di Kota Jayapura jumlahnya memang mengalami peningkatan. Pada 2024 total kendaraan bermotor yang terdata ada sebanyak 272.256 unit. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 10.700 unit jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 261.556 unit.
  Dia mengatakan, di jembatan kali ekspo itu sudah sangat lama masyarakat membuang sampah. Sebenarnya membuang sampah di tempat sementara itu tidak menjadi soal, karena selalu rutin diangkat oleh petugas dinas terkait. Namun masalahnya saat ini justru banyak sekali sampah yang dibuang ke situ jatuh ke sungai.
  Kepala Dinkes Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak untuk mensukseskan cakupan imunisasi dasar lengkap. Maka dalam kegiatan ini selain keterlibatan orang-orang dari Dinas Kesehatan, ada juga dari ibu-ibu PKK Kota Jayapura.
 Menurut Betty Anthoneta Puy, pentingnya keseriusan semua pihak untuk menjaga dan menjamin keamanan anak-anak dari kekerasan baik fisik maupun seksual. Kata Betty Anthoneta Puy, kekerasan seksual itu bisa terjadi dengan mudah dan dimana saja, jika fungsi pengawasan dan kontrol itu tidak dilakukan dengan baik dan maksimal.
  Salah satu hal yang dilakukan misalnya dengan adanya pembangunan gedung baru yang bertujuan untuk menambah ruang perawatan bagi pasien yang menggunakan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit tersebut.
 Olah karena itu, untuk meminimalisir penyebaran penyakit infeksi menular di Kota Jayapura Pusat Kesehatan Reproduksi (PKR) Kotaraja rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap para pekerja hiburan malam.
