“Dalam Rakornas PB PGRI ada beberapa penegasan yang diberikan PB PGRI yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan peran penting dunia pendidikan.”ungkapnya, Sabtu (30/7).
"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait hal ini. Karena ini sudah ditarik langsung oleh Kemendikbudristek. Jadi di Kota Jayapura aman tidak ada yang memiliki,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (28/7).
Maka, Pejabat Wali Kota Jayapura Dr. Frans Pekey, M.Si.,bersama Sekretaris Daerah, Robby K. Awi dan Pj.Kepala Dinas Kesehatan, SE.,MM., Kadis Kesehatan Kota Jayapura dr. Ni Nyoman Sri Antari melakukan pertemuan bersama Kepala Puskesmas se-Kota Jayapura yang berlangsung di Puskesmas Jayapura Utara, Rabu (27/7).
"Tidak hanya berakhir di surat pernyataan, MF kami berikan sanksi sosial dengan menjadi Duta Kamtibmas Polsek Abepura untuk memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat," ucapnya.
Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si.,meminta kepada para mahasiswa yang belajar di Kota Jayapura yang berasal dari daerah/kabupaten lain di Papua untuk bisa fokus dalam menyelesaikan belajarnya hingga selesai dan mendapat gelar.
“BPBD Kota Jayapura melaksanakan kegiatan ini bertujuan meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan ke depannya, BPBD Kota Jayapura terus berfokus dalam meningkatkan kapasitas kawasan dan kesiapsiagaan warga," katanya, kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
“Selama ini kami memercayai soal penanganan yang dilakukan aparat kepolisian tapi sekali lagi jangan terlalu diperlonggar. Tindak ya tindak, sebab banyak yang masih trauma dengan kejadian lalu,” kata Gunawan, pegiat sosial di Jayapura, Rabu (27/7).
“Berdasarkan data, Papua urutan terakhir dari 34 Provinsi. Tetapi ada hal baik yang kita lihat bahwa setiap tahun ada peningkatan, bahkan saat pandemi tahun tahun 2020 lalu pengaruhnya besar,” kata Adeltje kepada wartawan di Jayapura, Selasa (26/7).
Pasalnya bagi masyarakat pesisir di Kota Jayapura, hutan bakau adalah sebuah dapur yang memang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Dapur yang digunakan sebagai fungsi sosial budaya dan komunikasi bagi kaum perempuan.
Untuk itu diharapkan agar pekerjaan yang telah selesai dikerjakan namun belum melakukan penagihan atau permintaan untuk pembayaran, maka segera melakukan penagihan dan melaporkan SPJ kegiatan. Hal ini supaya laporan realisasi penyerapan anggaran dapat meningkat.
