Conoras berharap kepengurusan ini dapat mengembangkan dan melahirkan atlet kriket untuk Papua pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 mendatang. “Saya berharap kriket bisa berkembang dan jadi unggulan di Sarmi. Dan Kota Jayapura harus jadi barometer penyiapan atlet yang sudah berproses di sekolah-sekolah,” kata Conoras.
Frans Pekey, juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura agar tahun ini dalam penyusunan APBD Induk TA 2023 bisa dimasukkan berapa dana yang dibutuhkan. Supaya sudah ada persiapan yang matang dan pada saat pembahasan APBD Induk TA 2023 bisa dilakukan dengan maksimal.
"Pengajuan gugatan ini berawal dari Pihak PT RML tersebut telah menerbitkan surat PHK secara sepihak terhadap 65 pekerja tertanggal 28 Januari 2021, dengan alasan pengunduran diri, sementara dari keterangan pekerja, mereka tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri ke perusahaan," ujar Yulianto kepada wartawan.
Namun disatu sisi untuk penjualan Miras ilegal dan milo tentu ada banyak kepentingan sehingga harus ada komitmen bersama dalam mengatasi semua ini. Hal ini dikatakan, Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey, saat menerima kunjungan Pokja Agama MRP Papua bersama Toni Wanggai dan tim saat diterima di ruang kerja Pj Wali Kota Jayapura, Senin (2/8)kemarin.
Kepala Dinas PUPR PKP Kota Jayapura Nofdi J. Rampi, Peraturan Walikota Jayapura nomor 7 Tahun 2022, tentang perubahan tarif retribusi jasa umum sekarang sudah diberlakukan sehingga ada penambahan tarif dalam pemakaman di TPU Muslim Buper Waena.
Dengan perincian hasil pengawasan di Kota Jayapura, jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 16 sarana, 8 sarana tidak memenuhi ketentuan, dengan nilai ekonomi sebesar Rp 25.576.000, sedangkan jumlah produk kosmetik yang disita sebanyak 416 piecies.
Dikatakannya bahwa sejak awal dibukanya lahan kuburan tersebut oleh pemerintah kota misinya itu adalah meringankan beban masyarakat dan itu sesuai karena biaya untuk hanya Rp 2 juta.
Apabila sampai akhir September syarat minimum realisasi belum terpenuhi maka dana Otsus tahap 3 akan disalurkan di akhir November dan akan berpotensi menjadi Silpa dana Otsus. Oleh karena, itu Diminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola dana Otsus agar segera memacu kegiatannya dan segera melakukan penagihan apabila kegiatannya sudah selesai
“Dalam Rakornas PB PGRI ada beberapa penegasan yang diberikan PB PGRI yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan peran penting dunia pendidikan.”ungkapnya, Sabtu (30/7).
"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait hal ini. Karena ini sudah ditarik langsung oleh Kemendikbudristek. Jadi di Kota Jayapura aman tidak ada yang memiliki,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (28/7).
