Kapolsek Abepura, AKP. Soeparmanto menyampaikan pihaknya akan memberikan surat himbauan kepada setiap pelaku usaha minuman keras dan penjual petasan, juga tempat lokalisasi yang ada di wilayah hukum polsek Abepura.
ASN di Pemkot Jayapura terancam tidak akan menerima gaji pada bulan Januari 2024 mendatang. Apabila setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Jayapura itu tidak segera menyiapkan surat untuk pengusulan bendahara kemudian penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPATK, dan Renkas.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, laporan dan realisasi penyerapan fisik dan keuangan tersebut memang masih ada yang belum diinput diaplikasi, sehingga presentasi realisasi sebenarnya di atas capaian yang disampaikan saat ini.
“Kami membuka ruang bagi siapa saja silahkan mendaftarkan karyanya. Jangan sudah dicaplok atau diklaim pihak lain baru ribut. Baru semua dilaporkan dan akhirnya berurusan dengan hukum,” kata Bentar Mano di Hotel Batiqa, Entrop, Rabu (13/12).
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, Robert Betaubun menjelaskan, berdasarkan pengumuman tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga kontrak Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang dinyatakan memenuhi kriteria, alokasi kebutuhan formasi khusus Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura adalah sebanyak 1.200 orang.
Namun untungnya setelah dicek ternyata sopir hanya mengalami luka – luka dan saat itu juga langsung dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini terjadi pada Rabu (13/12) sekira pukul 08:45 WIT di Jl Buper Waena.
Sehubungan dengan evaluasi monitoring meja yang ketiga itu, dia berharap agar realisasi capaian penyerapan anggaran maupun fisik di Pemkot Jayapura sudah harus mencapai 97%. Karena memang batas waktu untuk kegiatan-kegiatan fisik yang menggunakan belanja modal itu berakhir di bulan Desember, sebelum 31 Desember 2023.
Proses pengambilan tanda tangan dari para pejabat itu dilakukan dari tanggal 12-15 Desember 2023. Selanjutnya Januari 2024 nanti tanda tangan elektronik itu mulai diterapkan di semua instansi pemerintah di Kota Jayapura.
"Tiga alokasi dana Otsus itu yang menurut kami bagus sekali dalam mendukung, program pemerintah khususnya afirmatif undang-undang otonomi khusus ke masyarakat Papua," kata Rocky Bebena, Selasa (12/12).
“Sejauh ini dari pihak Bulog menyampaikan bahwa Papua aman, tidak ada indikasi apa pun terkait dengan beras plastik,” ucap Susi kepada wartawan dalam keterangan persnya, Selasa (12/12).
