“Masyarakat saat berbelanja di toko toko ritel memperhatikan barang yang dibeli, jika misalkan ditemui masa berlaku dari barang tersebut sudah kadaluwarsa maka segera melaporkannya,” ucap Jeri.
Pj Wali Kota mengaku sudah memerintahkan Bagian Hukum Setda Kota Jayapura, menerbitkan aturan pembatasan beserta larangan waktu buka tutup penjualan minuman keras selama bulan suci Ramadan termasuk jam operasional tempat hiburan malam.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, mengatakan persoalan yang terjadi sebenarnya bukan karena Pemerintah Kota Jayapura tidak mampu membayar, tetapi karena manajemen rumah sakit yang kurang disiplin.
Dia menjelaskan rekomendasi PSL itu dikeluarkan Bawaslu setempat karena saat pemungutan suara pada 14 Pebruari lalu, logistik surat suara calon DPRD Kota Jayapura tertukar, sehingga para pemilih tidak dapat memilih calon legislatif kota setempat.
La Ode (42) pedagang di pasar Otonom mengungkapkan keluhannya terhadap kondisi pasar saat ini. Ia menyampaikan bahwa banyak Orang yang menjual dagangannya di trotoar atau di pinggir jalan sekitar Pasar, jadi pembeli tidak sampai masuk.
Akibatnya para pedagang memilih membangun lapak menggunakan dana pribadi. Walaupun tidak semua, tapi pantauan Cendrawasih pos, sebagian telah membangun kembali lapaknya. Bahkan ada yang membangun lapaknya secara darurat menggunakan terpal.
“Dari hasil peninjauan kami di lapangan, ada sebagian warga di Kota Jayapura yang tidak memiliki kamar mandi atau toilet. Ada juga yang memiliki itu, namun sudah rusak, sehingga perlu dibuatkan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, dr Aaron Rumainum, saat dikonfirmasi, Selasa (12/3) kemarin.
Rasa penasaran dengan adanya sumber air panas di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami mendorong Cenderawasih Pos bersama beberapa teman untuk melihat lokasi ini. Sabtu (9/3) kemarin, kami menuju ke lokasi ini dengan mengunakan sepeda motor hampir satu jam lebih dari Kota Jayapura.
Adapun perkara OTT yang di hentikan, diantaranya OTT di Hotel Ultima Entrop, dan Kelurahan Awiyo Distrik Abepura. Penghentian 2 perkara OTT tersebut terjadi karena tidak memenuhi unsur materil, dimana bukti bukti yang dikaji tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga tidak lanjut ketahap penyidikan.
Dia mengingatkan, instansi teknis di Pemkot Jayapura supaya memprioritaskan penanganan masalah banjir di Kota Jayapura terutama di daerah aliran sungai atau Kali Acai yang selalu menjadi titik limpahan bencana banjir di wilayah sekitar Abepura. Selain itu, dia juga meminta, agar penanganan masalah prioritas tidak bisa dinomorduakan,.
