Dalam keterangan pelaku mengaku, ia melakukan penganiayaan itu secara sadar tanpa dipengaruhi Minuman Keras (Miras). Oleh karenanya Frits berharap pelaku dihukum seberat mungkin sesuai dengan perbuatannya. Yang disayangkan oleh Kepala Komnas HAM itu adalah status hukum dari korban hingga ini secara administrasi belum tercatat kedalam kartu keluarga dari kedua pelaku.
Menurut Frits, ini kebijakan yang baik dari presiden. Namun harus diikuti dengan pembinaan, pembebasan itu kemudian menunjuk lembaga-lembaga yang secara rutin memberi pembinaan ideologi kepada mereka.
Menurutnya pentingnya mengundang pihak eksternal dalam mengevaluasi kinerja dari Komnas HAM agar mengetahui sejauh mana Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya serta memberikan penilaian yang kritis dan objektif yang menjadi harapan Masyarakat Papua terhadap keberadaan Komnas HAM.
Ini terjadi disebabkan karena masalah non-teknis, terutama terkait pergerakan angka pada hasil rekapitulasi di tingkat PPD Jayapura Selatan yang disinyalit terjadi penggelembungan. Karena itu, Ketua KPU itu meminta KPU Kota Jayapura untuk meninjau kembali hasil pleno PPD Jayapura Selatan. Menurutnya, pengesahan yang cacat tersebut tidak dapat dibawa dalam rapat pleno tingkat KPU Kota Jayapura.
Ia menyebut dari 85 kasus kekerasan tersebut didominasi peristiwa kontak senjata dan penembakan sebanyak 55 kasus, penganiayaan sebanyak 14 kasus dan pengerusakan sebanyak 10 kasus serta kerusuhan sebanyak enam (6) kasus.
Menurut Frits, jika program transmigrasi tidak dikaji baik. Ia akan menimbulkan kemiskinan baru dan mengakibatkan problem hak ulayat masyarakat asli Papua yang dibawah secara paksa dengan tidak manusiawi.
Atnike menyampaikan bahwa perincian tersebut bisa menyangkut pelatihan, pengkajian, dan koordinasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi serta muncul di masyarakat. Menurut dia, nota kesepahaman tersebut sangat penting. Khususnya untuk memperlihatkan bahwa komitmen kedua lembaga negara itu dalam melaksanakan tugas dan fungsi.Â
Dari puluhan peristiwa kekerasan itu, korbannya sebanyak 92 orang. Dimana 40 orang mengalami luka luka dan 52 orang meninggal dunia. Direktur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, Pdt Matheus Adadikam mengharapkan adanya dua perwakilan Papua dalam susunan Kabinet Merah Putih bukan sebatas polesan belaka. Namun bisa memperhatikan isu-isu Papua.
Ketua Komnas HAM RI Dr. Atnike Nova Sigiro menyatakan tim gugus Komnas Ham mengamati terus menerus situasi Papua khususnya DOB, oleh karena itu kunjungan ini dilakukan untuk memberikan penguatan, koordinasi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Papua Pegunungan.
"Peristiwa ini bukti petunjuknya sangat menolong polisi untuk sesegera mungkin mengungkapkan pelakunya. Saya mengatakan bukti petunjuknya karena disekitar lokasi ini saya lihat kurang lebih sebanyak 17 CCTV," ujar Frits, kepada Wartawan.
