Dalam hearing tersebut, Dinas PUPR Papua memaparkan bahwa meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2025, hal tersebut tidak akan memengaruhi sistem kerja mereka. Hanya saja, beberapa hal teknis mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
Terkait dengan adanya penolakan dari beberapa pelajar di Kota Jayapura yang dituangkan melalui aksi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pelajar tingkat SMP-SMA menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jayapura sebagai mitra kerja dari insan pers di Bumi Khenambai Umbay hadir menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada insan pers di Papua pada umumnya dan khusunya di Kabupaten Jayapura.
Sehingga cakap, bijak dan budaya bermedia sosial bisa dimiliki oleh masing-masing individu. “Juga akan lebih baik pelajaran atau literasi digital disetiap jenjang pendidikan lebih masif dilakukan, tak terkecuali disektor informal dan lembaga keagamaan. Ini dibutuhkan kolaborasi semua komponen,” bebernya.
Menurut Jeri, sebagai instansi teknis pengampu teknologi maka pihaknya harus berperan aktif menyediakan dukungan infrastruktur digital bagi warga setempat. "Pada 2024 kami telah melakukan pemasangan VSAT sebanyak 80 lokasi dengan daerah prioritas yang diberikan yakni wilayah yang sangat terbatas akses telekomunikasi dan internetnya," ujarnya.
Dimana untuk menutup blankspot di Papua, Jeri mengaku sejak Tahun 2024 pihaknya sudah menjangkau beberapa lokasi yang tidak terjangkau operator dengan menggunakan VSAT. Adapun VSAT ini ditempatkan di sekolah atau layanan kesehatan yang tersebar kurang lebih pada 86 lokasi.
Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan menjelaskan, di seluruh wilayah Kota Jayapura, hanya di Distrik Muaratami yang masih ada titik Blank Spot. "Khusus di Muaratami, yang masih Blank Spot ada di wilayah Koya Timur hingga perbatasan RI-PNG, dan masih menjadi pekerjaan rumah Kominfo, karena semuanya sudah terlayani," ujar Binton Nainggolan saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruangan kerjanya, Senin (13/1).
“ASN masuk berkantor sesuai dengan surat edaran yang sudah diedarkan, kembali bekerja 6 Januari mendatang,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (2/1). Ia pun meminta ASN tidak menambah waktu libur. Sebab, waktu libur dan cuti bersama yang diberikan cukup lama.
Melalui aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya. Untuk Provinsi Papua sendiri, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat mencatat ada 33 pengaduan yang masuk di aplikasi lapor.go.id hingga Desember Tahun 2024.
Menurutnya, dengan hadirnya jaringan internet tersebut telah membuka wawasan baru bagi masyarakat di kawasan perbatasan untuk berlomba-lomba dan bersaing dengan masyarakat di wilayah kota terutama dari sisi kelancaran akses informasi.
