Alit menyampaikan bahwa karantina memiliki posisi krusial dalam kedaulatan pangan dengan mendukung swasembada serta menjaga lingkungan dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan yang dapat berdampak terhada
Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang BKK Jayapura, dr. Danur Widura, menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan tim surveilans untuk bergerak mencari informasi terkait potensi peningkatan kasus
"Patroli bersama ini adalah langkah konkret kami dalam mengawal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, terutama di tengah meningkatnya arus pengiriman barang selama periode Natal dan Tahun Baru. Dalam pemeriksaan, tim menemu
Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan menyelenggarakan sosialisasi dengan para pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan sebagai bentuk upaya strategis dal
Dua Pelabuhan di Merauke ditetapkan sebagai Pelabuhan impor untuk hewan, ikan dan tumbuhan. Kepala Badan Karantina Papua Selatan Ferdi di Merauke mengatakan, penetapan Pelabuhan Umum Merauke dan Pelabuhan Perikanan Nusan
Kata Anton, diamankannya satwa dilindungi ini berawal dari informasi yang diterima pejabat karantina dari pihak PELNI, mengenai adanya penumpang yang membawa burung di atas kapal tersebut.
Melalui kaderisasi sejak dini, diharapkan anak-anak dapat menjadi kader-kader yang peduli dengan kesehatan hewan dan lingkungan, serta dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang bahaya rabies kepada keluarga dan masyaraka
"Padahal dibanding dengan potensi memang tidak seimbang. Target terlalu tinggi dan beberapa kali rapat kami sudah sampaikan masalahnya,"beber Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura, Safruddin Jen.
Kepala Karantina Papua Selatan, Ferdi, S.P., M.Si menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan dokumen, hingga melakukan pemeriksaan terhadap fisik udang.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, keberadaan kantor karantina di Papua sangat tidak selaras dengan fungsi strategis lembaga itu sebagai garda terdepan dalam
