"Untuk kami di Jayapura tidak menangani pengiriman logistik surat suara, tetapi untuk wilayah lain diluar Papua sudah banyak yang melayani distribusi logistik surat suara, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (17/1) kemarin.
Aksi demo damai ini langsung dijaga ketat pengamanannya dari Kepolisian. Ratusan personel Kepolisian diturunkan. Bahkan 1 unit water canon disiapkan. Pengamanan langsung dibawah komando Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suaryana, SH, SIK yang turun langsung kje lapangan memimpin pengamanan itu.
Menanggapi hal ini, Pi Gubernur Papua Selatan Prof Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, mengungkapkan bahwa Pemprov Papua Selatan posisinya menunggu dimulainya pembangunan kantor gubernur, kantor DPR dan kantor MRP Papua Selatan di pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor, Kurik tersebut.
Setelahnya pada 1 Januari 2024 merupakan libur tahun baru Masehi dan Rabu 3 Januari kembali masuk kantor pada pukul 07:30 WIT. “Diminta kepada para ASN untuk mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa menambah waktu libur semaunya,” imbaunya.
Demi memperjuangkan anak-anaknya untk mendapat kepastian pembayaran tunggakan bea siswa, para orang tua ini merayakan Natal di Kantor Gubernur Papua. Ini merupakan kali kedua, mereka duduki kantor gubernur, setelah sebelumnya pada 15 Juni- 4 Juli 2023, mereka juga bermalam selama 21 hari dengan persoalan yang sama.
Kecaman tersebut berbuntut pada adanya aksi demonstrasi dari sekelompok masyarakat yang menolak Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menjabat sebagai PJ Bupati Jayawijaya, aksi tersebut dilakukan dengan cara menutup pintu masuk dan keluar dari gedung Wenehule Hubi Kantor otonom Pemda Kabupaten Jayawijaya.
Untuk pemalangan yang dilakukan di kantor Gubernur Papua pegunungan dipicu dari adanya dugaan pergantian nama calon anggota MRP Papua Pegunungan yang diusulkan dari setiap kabupaten oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat meminta agar pelantikan tersebut ditunda, bahkan mereka ingin bertemu dengan PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk menanyakan masalah ini.
"Kondisi bangunan Kantor Distrik Kaureh sudah tidak layak untuk tempat pelayanan ke masyarakat, sehingga kami tidak bisa bekerja di kantor distrik. Jadi kami dalam bekerja melayani masyarakat menumpang di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura yang dekat Kantor Distrik Kaureh,"ungkapnya di Sentani, Jumat (15/12) kemarin.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, di saat yang bersamaan dengan perayaan HUT Kota Wamena dan juga syukuran akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya pihaknya bisa meresmikan kantor Bupati Jayawijaya yang baru.
"Memang ada proses yang sedang dijalani dalam penganggaran pembangunan Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura yang dibakar, anggarannya sudah ada, namun belum bisa disampaikan nilainya, tapi yang pasti tahun depan,"ungkapnya, Selasa (12/12) kemarin.
