"Kondisi bangunan Kantor Distrik Kaureh sudah tidak layak untuk tempat pelayanan ke masyarakat, sehingga kami tidak bisa bekerja di kantor distrik. Jadi kami dalam bekerja melayani masyarakat menumpang di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura yang dekat Kantor Distrik Kaureh,"ungkapnya di Sentani, Jumat (15/12) kemarin.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, di saat yang bersamaan dengan perayaan HUT Kota Wamena dan juga syukuran akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya pihaknya bisa meresmikan kantor Bupati Jayawijaya yang baru.
"Memang ada proses yang sedang dijalani dalam penganggaran pembangunan Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura yang dibakar, anggarannya sudah ada, namun belum bisa disampaikan nilainya, tapi yang pasti tahun depan,"ungkapnya, Selasa (12/12) kemarin.
Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A. Maclarimboen dalam konferensi pers Satreskrim Polres Jayapura di Obhe Rey May Polres Jayapura, Senin (11/12), kemarin, mengungkapkan, bahwa pelaku inisial AR alias Akri adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Kota Jayapura yang masih terdaftar sejak tahun 2018.
Diungkapkan, di dinas teknis yang gedungnya ikut terbakar juga harus melakukan asesment terkait kekuatan gedung yang terbakar, bagaimana tingkat kerusakannya apakah ringan, sedang atau berat. Sesudah itu OPD bersangkutan baru bisa membikin rencana anggaran belanja maupun perencanaannya untuk bisa dianggarkan.
Tak hanya itu, meski sebelumnya dikatakan prose spenyidikan terkendala saksi namun akhirnya pelaku berhasil diungkap. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, saat dikonfirmasi membenarkan pengungkapan pelaku pembakaran kedua kantor milik Pemda Jayapura dan pembakaran alat berat.
Bupati Keerom, Piter Gusbager bersama Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih bersama masyarakat adat dan tokoh agama, pemuda, perempuan dan adat serta Forkopimda telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Bupati Keerom sejak 3 Agustus 2022 silam.
  Bahkan dalam spanduk yang bertuliskan tuntutan Suku Fingkreuw terhitung sejak tahun 1964-2024 belum adanya penyelesaian ganti rugi kepada pihak adat. Atas persoalan tersebut Suku Fingkreuw menuntut dengan beberapa point tututan yang dituliskan pada spanduk yang dipasangkan di pintu masuk Kantor BBPPKS Jayapura.
"Kita akan pasang 60 unit CCTV di komplek perkantoran Bupati Jayapura di Gunung Merah, Sentani. Ini sudah termasuk di dalamnya di Kantor OPD. Memang tidak sekaligus kita langsung pasang 60 unit CCTV tapi bertahap. Saat ini sudah dipasang 30 unit CCTV dan akan dipasang lagi sisanya dalam waktu dekat ini,"ungkapnya, Rabu (8/11) kemarin.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penguntingan pita oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo didampingi Penjabat Bupati Mamberamo Tengah Manogar Sirait.
